Jum'at, 21/02/2020 16:14 WIB
Evaluasi Anggaran KS NIK Diserahkan Ke Auditor Pemerintah
BEKASI, DAKTA.COM - Fraksi Golkar Persatuan DPRD Kota Bekasi, menegaskan evaluasi penggunaan anggaran Kartu Sehat (KS) NIK diserahkan kepada auditor resmi pemerintah.
"Sudah tidak ada pansus KS NIK. Dan sudah disepakati di Bamus. Dan ini diserahkan ke auditor resmi pemerintah," kata Wakil Ketua Fraksi Golkar Persatuan, Sholihin kepada Dakta, Jumat (21/2).
Ia menjelaskan, tidak ada urgensinya pembentukan Pansus KS NIK yang sebelumnya sempat mengemuka dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).
"Dari Fraksi Golkar Persatuan tidak ada urgensinya. Dan kita meminta ke komisi IV untuk mengundang OPD terkait, Dinkes dan RSUD. Garis besarnya tidak ada Pansus KS NIK," tutup Sholihin Anggota Komisi III itu.
Program Kartu Sehat menjadi persoalan karena mulai terlihatnya potensi defisit APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2018.
Tidak main-main, besaran potensi defisit mencapai Rp900 miliar sampai Rp1,2 triliun atau sekitar 20 persen dari total APBD 2018 sebesar Rp5,8 triliun.
Dari angka besar itu, program Kartu Sehat ikut berkontribusi menyumbang defisit.
Reporter | : | |
Editor | : |
- Semarak Ramadhan 1445 H, Radio Dakta Bagikan 300 Bingkisan
- IPB UNIVERSITY DORONG ARM HA-IPB BERKONTRIBUSI UNTUK PROGRAM MBKM
- Promo JSM Alfamidi 8 - 11 Februari 2024
- Promo JSM Alfamidi 25 - 28 Januari 2024
- Promo JSM Alfamidi 12 -14 Januari 2024
- RILIS AILA INDONESIA TERKAIT PERILAKU LGBT DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
- PROMO ALFAMIDI
- PPP Gelar Pelatihan Saksi
- Timezone SMB Hadirkan Social Bowling Pertama di Bekasi
- Pasar Senggol SMB, Jelajahi Cita Rasa Kuliner Asia
- PROMO ALFAMIDI SEPTEMBER 2023
- PROMO ALFAMIDI AGUSTUS 2023
- Kiat Membentuk Tim Sukses Menyusui Untuk Ibu Bekerja
- Asasta, Hunian Konsep Courtyard Rp 900 Juta Podomoro Park Bandung
- PROMO ALFAMIDI JULI 2023
0 Comments