Selasa, 21/01/2020 13:47 WIB
MPR Harap Konflik di TVRI Bisa Segera Mereda
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap polemik yang terjadi di tubuh TVRI pasca diberhentikannya Direktur Utama TVRI Helmy Yahya oleh Dewan Pengawas (Dewas) TVRI, bisa segera mereda.
Menurutnya, jajaran direksi TVRI dan Dewas perlu duduk bersama membangun kesepahaman. Sehingga kinerja TVRI yang dua tahun ini sudah bergerak bagus, tak kembali menurun.
"Polemik ini jangan sampai mengganggu kinerja karyawan TVRI yang mencapai empat ribu lebih. Sebagai lembaga penyiaran publik yang memiliki tagline Media Pemersatu Bangsa, TVRI harusnya bisa membuktikan persatuan di internalnya terlebih dahulu. Kejadian tidak harmonisnya Direksi dengan Dewas bukan kali ini saja terjadi. Kejadian yang sudah berulang kali ini tak boleh menjadi kebiasaan," ujar Bamsoet saat menerima perwakilan karyawan TVRI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (20/1/20).
Ia mendorong Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi penengah polemik yang terjadi di TVRI. Ditengah stabilnya situasi politik dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik, jangan sampai justru terganggu akibat polemik TVRI.
"TVRI harus menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Sejajar dengan media besar lainnya seperti Jepang yang memiliki NHK, Korea dengan Arirang dan KBS World, China dengan CCTV International, Australia dengan Australia Network, dan Inggris dengan BBC International. Untuk menuju kesana, perlu kerjasama erat antar berbagai pihak. Komisi I DPR RI yang bertugas memilih Dewas TVRI, kemudian Dewas memilih Direksi TVRI. Proses seleksi berjenjang ini harusnya bisa melahirkan kerjasama dan meredam potensi konflik," jelas Bamsoet.
Bamsoet menekankan, jikapun ada permasalahan yang terjadi, seyogyanya baik Direksi maupun Dewas TVRI mengembalikannya kepada peraturan yang berlaku. Jangan sampai ada tindakan yang berlebihan antar keduanya, sehingga memancing ketidaknyamanan di internal karyawan sendiri. **
Reporter | : | Ardi Mahardika |
Editor | : |
- DKI Berubah Jadi DKJ, 3 Juta KTP Warga Jakarta Bakal Diganti Tahun Ini
- UMKM Batik Dinilai Memerlukan Ekosistem yang Kondusif di Pasar Digital
- Wisatawan China Jatuh ke Jurang Saat Foto di Kawah Ijen, Menparekraf Beri Imbauan Tegas
- Usai Putusan MK, Istana akan Siapkan Proses Transisi ke Prabowo-Gibran
- 23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit
- MK Tolak Gugatan Pilpres yang Diajukan Ganjar-Mahfud
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
0 Comments