Kamis, 21/11/2019 09:22 WIB
DPR Ingatkan Kartu Pra Kerja Jangan Sampai Salah Sasaran
JAKARTA, DAKTA.COM - Kekacauan data kepesertaan sebuah program pemerintah kerap terjadi. Sebut saja Data Cleansing yang harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan, persoalan data KIS, data KIP, dan kartu-kartu lain. Karena itu, pemerintah diminta jangan mengulang kesalahan dalam pendataan penerima Kartu Pra Kerja.
“Ini jadi pelajaran besar bagi pemerintah untuk melakukan pendataan yang tepat sasaran,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Rabu (20/11).
Mufida menambahkan, program Kartu Pra Kerja yang akan mulai dijalankan Januari 2020 tidak boleh mengulang kesalahan sebelumnya. Kepesertaan kartu ini harus tepat sasaran.
“Bantuan harus diberikan kepada yang berhak, jangan missdata seperti yang terjadi pada kepesertaan PBI BPJS Kesehatan,” ujar Mufida.
Program Kartu Pra Kerja sendiri merupakan bantuan pelatihan vokasi yang ditujukan untuk pencari kerja atau pekerja yang terkena PHK dan membutuhkan kompetensi. Kartu ini akan memberi manfaat pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan insentif.
Menurut Mufida, program ini akan membutuhkan persiapan, sistem pelaksanaan dan monev yang detil dan komprehensif. Karenanya jangan sampe missleading.
“Bagaimana mungkin program terkait ketenagakerjaan kemudian pengelolaannya di bawah Kemenko Perekonomian. Sangat tidak rasional jika program ini dikelola oleh level Kemenko. Bagaimana nanti pengawalan dan supervisi terhadap implementasi Kartu Prakerja? Siapa yang akan melakukan dari DPR RI jika level kemenko yang mengelola,” tegas Mufida mempertanyakan. **
Reporter | : | |
Editor | : |
- Wisatawan China Jatuh ke Jurang Saat Foto di Kawah Ijen, Menparekraf Beri Imbauan Tegas
- Usai Putusan MK, Istana akan Siapkan Proses Transisi ke Prabowo-Gibran
- 23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit
- MK Tolak Gugatan Pilpres yang Diajukan Ganjar-Mahfud
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
0 Comments