Senin, 01/04/2019 12:20 WIB
Ini 20 Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang Jadi Saksi Meikarta
Sidang kasusu Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung (Ardi/Dakta)
BANDUNG, DAKTA.COM - Sidang lanjutan perkara suap perizinan proyek Meikarta kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung pada Senin (1/4). Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kali ini menghadirkan 20 saksi dari DPRD Kabupaten Bekasi.
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang menjadi saksi, yakni Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten, Mustakim. Kemudian anggota DPRD Kabupaten Bekasi, yaitu H. Daris, Jejen Sayuti, Yudi Darmansyah, H Taih Minarno, Abdul Rosyid, H Anden, Haryanto, Edi Kurtubi, H Syaifulloh, Mamat Hidayat, Nyumarno, Suganda dan H Khairan.
Berikutnya ada Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Bekasi Endang Setiani, Kasubag Persidangan Sekwan DPRD Kabupaten Bekasi Ika Kharismasari, Kasubag TU Sekwan DPRD Kabupaten Bekasi Mirza Suandaru Riatno, Kasubag Umum/Staf Bagian Keuangan Setwan DPRD Kabupaten Bekasi Sartika Komalasari, dan Inspektur Wilayah III/eks staf Setwan DPRD Kabupaten Bekasi Rosyid Hidayatulloh.
Para anggota dewan dan pihak kesekretariatan itu akan ditanya soal dugaan aliran uang terkait proyek Meikarta yang digunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Para anggota dewan Kabupaten Bekasi itu sebelumnya telah mengembalikan uang ke KPK karena diduga menerima fasilitas bepergian ke Thailand dari Meikarta.
Dalam persidangan ini ada lima terdakwa yang disidang, yakni Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, Kadis PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin, Kadis PMPTSP Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati, Kadis Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi.
Mereka didakwa menerima suap dari Lippo Group terkait perizinan Meikarta. Kasus Neikarta ini juga menyeret empat orang yang sudah divonis terbukti bersalah sebagai pemberi suap, yaitu Billy Sindoro, Fitra Djaja Purnama, Henry Jasmen P. Sitohang, dan Taryudi.
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments