Biang Kerok Banjir Malaysia: Drainase dan Koordinasi Lembaga Kacau
MALAYSIA, DAKTA.COM : Begitu parah banjir di Malaysia sejak pekan lalu, seorang pejabat sampai-sampai menyebutnya bencana "sekali dalam seratus tahun." Namun menurut pakar, banjir seperti ini kerap terjadi dalam dua dekade belakangan akibat kekacauan drainase dan koordinasi pemerintah.
Kekacauan penanggulangan banjir di Malaysia ini sudah menjadi perhatian para pakar internasional sejak lama. Kantor Koordinasi Masalah Kemanusiaan PBB (OCHA) bahkan merilis dokumen analisis mereka yang bertajuk Malaysia: Disaster Management Reference Handbook.
Dalam analisis yang dirilis di situs resmi mereka pada 2019 lalu itu, OCHA membahas bahwa Malaysia terus mengalami banjir parah sejak 2003. Mereka mencatat, banjir terparah terjadi pada 2006, 2007, 2010, 2014, dan 2017.
"Malaysia memegang persentase populasi tertinggi (67 persen) yang terpapar banjir di antara negara-negara ASEAN (antara Juli 2012 dan Januari 2019) sebagaimana dilaporkan Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN pada Maret 2019," demikian kutipan analisis tersebut.
Sejumlah pakar menganggap banjir parah di Malaysia ini terus berulang setidaknya karena dua masalah inti, yaitu kekacauan pada koordinasi pemerintah dan sistem drainase yang buruk.
Kacau balau koordinasi pemerintah
Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, sendiri mengakui kekurangan dalam sistem koordinasi penanganan banjir yang sudah melanda Negeri Jiran sejak pekan lalu itu.
"Saya tak menyangkal [kekurangan] itu dan akan memperbaikinya di kemudian hari. Tanggung jawab bukan hanya di tangan pemerintah, tapi juga negara bagian dan para petugas di garda depan," ujar Ismail, sebagaimana dilansir The Straits Times.
Ia kemudian berkata, "Badan Manajemen Bencana Nasional (NADMA) hanya bisa mengoordinasikan. Jika itu dinilai sebagai kelemahan koordinasi, saya tak bisa membela siapa pun dalam situasi ini. Bagi saya, semua orang harus bertanggung jawab."
Mantan Kepala Malaysia Digital Economy Corp (MDEC), Rais Hussin, dan peneliti dari Universitas New South Wales, Ameen Kamal, membahas carut marut koordinasi pemerintah ini dalam tulisan opini bersama mereka di The Sun Daily.
Reporter | : | Warso Sunaryo |
Sumber | : | CNN INDONESIA |
- Malaysia Cabut Kewajiban Penjatuhan Hukuman Mati
- Dua Orang Israel Tewas Ditikam Warga Palestina
- Malaysia Hapus Kewajiban Masker di Pesawat
- China Ancam Balas Dendam jika AS Jual Senjata Rp16 T ke Taiwan
- Takut China-Rusia, Jepang Ngebut Produksi Massal Rudal Balistik
- PM Jepang Copot Menteri yang Punya Hubungan dengan Gereja Unifikasi
- Junta Militer Myanmar Didukung Rusia, Apa Alasannya?
- Jokowi ke China Atas Undangan Xi Jinping
- Korut Hentikan Impor Produk Pencegahan Covid-19 dari China
- 47 Negara Desak PBB Segera Terbitkan Laporan Penyelidikan Xinjiang
- Jet Tempur China Jatuh
- India Berjuang Selesaikan Masalah dengan Dunia Muslim
- Ekstremis Hindu Mau Hapus Situs Muslim di India, Termasuk Taj Mahal
- AS akan Bertindak Tegas Terhadap Uji Coba Rudal Korut
- Palestina: Penggerudukan Al-Aqsa oleh Israel Tindakan Penistaan
0 Comments