Senin, 22/07/2019 14:26 WIB
Industri Film dalam Cengkeraman Kapitalisme
DAKTA.COM - Oleh: Rizki Sahana (Pemerhati Generasi)
Turbulensi Kapitalisme telah menyeret industri film ke dalam konsep untung-rugi. Film tidak lagi semata ditujukan untuk edukasi, inspirasi kebaikan, serta penguatan karakter anak bangsa, tapi sekadar hiburan yang sering menyesatkan bahkan menjadi alat legitimasi liberalisasi. Sepanjang menghasilkan keuntungan berlimpah, maka konten film yang bukan saja absurd tapi juga merusak, tak menjadi soal.
Film Dua Garis Biru yang sejak kemunculannya menuai pro dan kontra karena dinilai mengandung pesan implisit yang membawa pengaruh negatif, setuju atau tidak, sesungguhnya telah masuk ke dalam pusaran industri film Kapitalisme.
Meski diklaim mengandung unsur sex education, bahkan mendapat apresiasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bukan hal yang naif bahkan lumrah, jika film ini juga tidak lepas dari kepentingan bisnis.
Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Ricky Pesik, mengakui Indonesia adalah pasar potensial bagi industri film. Dalam diskusi mengenai industri kreatif Indonesia dalam rangkaian acara London Book Fair 2019 pada 12-14 Maret 2019 yang lalu, Ricky menyatakan pertumbuhan jumlah penonton di bioskop Indonesia sangat pesat, mencapai 230 persen dalam lima tahun terakhir.
Selain itu, jumlah layar di studio juga tumbuh cepat dari 800 layar lebar (screen) menjadi 1.800 layar dalam tempo tiga tahun terakhir. Bahkan, Indonesia dikenal sebagai pasar untuk film-film box office terbesar ke-16 di dunia dengan nilai pasar US$ 345 juta atau sekitar Rp 4,8 triliun (katadata.co.id).
Keuntungan yang diraup industri film memang sangat menggiurkan. Avengers: Endgame misalnya, meski menelan ongkos produksi hingga US$ 600 juta atau Rp 8,4 triliunan, hanya dalam waktu dua pekan pasca rilis, film ini telah menghasilkan USD 2,1 miliar atau Rp 30 triliun di seluruh dunia.
Kontan film ini menjadi yang tercepat dalam meraup angka USD 2 miliar di box office. Angka yang fantastis! Bahkan posisi ini pun masih sementara, besar kemungkinan pendapatan film Marvel besutan Russo brothers ini akan terus naik.
Jika realitanya demikian, menjadi hal yang lazim bahwa film mesti mengikuti selera pasar demi mencapai target jumlah penonton. Maka selama ada peminatnya serta menjanjikan keuntungan, film akan dibuat dengan judul dan trailer yang 'menjual' tanpa memperhitungkan kontennya, bahkan pro-kontra di tengah masyarakat.
Terlebih, dengan mindset yang sama, negara memberi ruang seluas-luasnya melalui kebijakannya, bahkan kepada investor asing sekalipun, untuk membiayai sepenuhnya produksi film lokal dalam rangka melambungkan nilai penjualannya.
Inilah sesungguhnya yang menjadi titik kritis sebuah film, dimana integritasnya dalam mengedukasi dan menginspirasi umat dan publik secara luas sangat mungkin kandas oleh iming-iming keuntungan yang luar biasa besar.
Industri film yang seharusnya membawa kemaslahatan, justru menjadi ancaman mematikan, utamanya bagi anak-anak generasi. Pun yang seharusnya menjadi wasilah untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh alam, dalam kendali sistem Kapitalis yang sekular, film semata sarana untuk meraih profit sebesar-besarnya.
Padahal semestinya film menjadi sarana dakwah, pembinaan, juga edukasi terhadap generasi dan seluruh rakyat secara umum. Sebagai media komunikasi yang efektif di era teknologi 4.0, film seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan ketaqwaan serta mewujudkan generasi berkualitas.
Karenanya, harus ada intervensi negara untuk mengatur dan mengontrol industri film secara ketat. Agar film berkorelasi positif dengan tujuan bangsa ini, menjadi bangsa bermartabat, bukan sebaliknya, konten film justru kontraproduktif dengan tujuan pendidikan serta pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. **
Editor | : | |
Sumber | : | Rizki Sahana |
- Kabupaten Bekasi Tentukan Pemimpinnya Sendiri, Sejarah Baru dan Terulangnya Pilkada 2012
- Budaya Silaturahmi dan Halal Bihalal
- Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Menurut Perspektif Pemikir Ekonomi Islam
- Jauh Dari Pemerintahan Bersih Dalam Sistem Demokrasi
- Persikasi Bekasi, Dulu Penghasil Talenta Sekarang Sulit Naik Kasta
- Quo Vadis UU Ciptaker
- Kaum Pendatang Mudik, Cikarang Sunyi Sepi
- Menanti Penjabat Bupati Yang Mampu Beresin Bekasi
- Empat Pilar Kebangsaan dan Tolak Tiga Periode
- DUDUNG ITU PRAJURIT ATAU POLITISI?
- Ridwan Kamil Berpeluang Besar Maju di Pilpres 2024, Wakil dari Jawa Barat
- QUO VADIS KOMPETENSI, PRODUKTIVITAS & DAYA SAING SDM INDONESIA
- Tahlilan Atas Kematian Massal Nurani Wakil Rakyat
- Nasehat Kematian Di Masa Pandemi Covid-19
- FPI, Negara dan Criminal Society
0 Comments