Ahad, 19/08/2018 09:14 WIB
Cawagub DKI, Pengganti Sandiaga Harus Paham Soal Jakarta
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno saat ditemui di Gedung Smesco
JAKARTA, DAKTA.COM - Direktur Public Opinion & Policy Research (Populi) Center, Usep S Ahyar mengatakan bahwa kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sedang ‘diperebutkan’ Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra merupakan bagian dari proses politik.
“Ini tentu bagian dari proses politik power sharing, tetapi bukan itu yang menjadi penilaian masyarakat,” kata Usep Sabtu (18/8).
Namun, ia mengatakan, hal terpenting bagi rakyat bukan siapa menduduki jabatan apa. Ia mengatakan masyarakat Jakarta hanya akan peduli pada kapabilitas orang yang akan menggantikan Sandiaga sebagai pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Soal politik itu bagi masyarakat adalah bagaimana pemerintah ke depan bekerja menuntaskan masalah Jakarta,” ujarnya.
Menurutnya, permasalahan utama Jakarta saat ini yakni kemacetan, kesemrawutan infrastruktur, harga yang tinggi, pengangguran, dan pelayanan publik yang belum maksimal, serta kali-kali yang kotor. Usep menilai, seharusnya persoalan-persoalan itu yang lebih mengemuka dalam komunikasi politik antara Partai Gerindra dan PKS.
Usep mengatakan, Sandiaga merupakan salah satu orang yang memiliki pengaruh kuat dan memahami persoalan ekonomi Jakarta. Di satu sisi, dia dikenal luas oleh kalangan pengusaha sehingga memiliki akses yang lebih leluasa dalam berkomunikasi.
Ia menambahkan, setidaknya pengganti Sandiaga bisa menyamainya. “Ya plus minus. Bisa bekerja sama dengan Anies untuk saling melengkapi. Terutama harus berjiwa eksekutor,” ucapnya.
Kursi wakil gubernur DKI Jakarta masih mengalami kekosongan akibat Sandiaga Uno yang maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Partai Gerindra dan PKS selaku pengusung merasa berhak untuk mengajukan nama sebagai pengganti Sandiaga.
PKS selaku mitra Partai Gerindra berharap agar kursi wagub DKI diisi oleh kadernya. Namun, di sisi lain, Partai Gerindra merasa berhak mengajukan kader karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, partainya berhak mencalonkan kandidat wakil gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Sandiaga. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengamanatkan partai pengusung pasangan pemenang bisa mencalonkan pengganti Sandiaga.
Namun, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani berharap Partai Gerindra bisa menyerahkan kursi wagub DKI kepada PKS. Sebab, Gerindra sudah banyak mendapatkan kursi calon presiden dan calon wakil presiden.
“Saya kira ya paling nggak dia (Gerindra) memahamilah, bisa jadi itu di posisi wagub diberikan kesempatan untuk PKS," pungkas Achmad. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | republika.co.id |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments