Hidayat Dorong Kepolisian Segera Konfirmasi SP3 Kasus Habib Rizieq
JAKARTA, DAKTA.COM - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong aparat kepolisian segera mengumumkan secara resmi mengenai penghentian kasus Habib Rizieq Shihab.
Hidayat mengatakan, meskipun Habib Rizieq sudah melakukan publikasi terhadap surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasus chat pornografi, namun semestinya pihak kepolisian juga perlu melakukan konfirmasi secara resmi.
"Supaya menghentikan polemik, sebaiknya polisi yang mengumumkan. Toh dia yang sudah mengeluarkan SP3, apa salahnya polisi yang mengumumkan sendiri," ujar Hidayat saat menggelar acara Open House di rumah dinasnya kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu (16/6).
Hidayat meyakini apa yang disampaikan oleh Habib Rizieq dalam videonya adalah suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Kalo Habib Rizieq sudah mengulangi sampai tiga kali dalam wawancaranya, artinya nggak mungkin beliau menyampaikan informasi yang nggak benar, apalagi beliau di Mekkah. Jadi kalo sudah demikian sebaiknya polisi menyampaikan," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa video Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab beredar luas di dunia maya yang menyatakan bahwa dirinya telah menerima SP3 atas kasus percakapan berkonten pornografi dikeluarkan oleh pihak kepolisian.
Habib Rizieq memang sempat dituduhkan melakukan percakapan mesum bersama seorang wanita bernama Firza Husein, bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Mei 2017 lalu. Meskipun begitu, pihak kepolisian belum melakukan konfirmasi dan keterangan apa pun terkait kabar keluarnya SP3 ini. **
Reporter | : | |
Editor | : |
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
- Gibran tak Hadir di Dialog Muhammadiyah, Muti: Kami Sayangkan, Sudah Diberi Kesempatan
0 Comments