Opini /
Follow daktacom Like Like
Senin, 22/04/2019 14:43 WIB

Cita-cita Kartini dan JKN

Kartu peserta JKN
Kartu peserta JKN
DAKTA.COM -  Oleh: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar
 
Kartini berjuang agar harkat martabat kaum perempuan Indonesia bisa lebih baik. Perjuangan Kartini ini terus berproses hingga saat ini. Tentunya dalam proses tersebut masih ada hambatan-hambatan yang muncul, baik dari sisi regulasi, budaya maupun aspek sosiologis lainnya.
 
Salah satu regulasi yang menjadi penghambat perjuangan Kartini adalah Pasal 52 ayat (1r) Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menyatakan bahwa korban penganiayaan, kekerasan seksual, trafficking, dan terorisme tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam regulasi sebelumnya, yaitu Perpres No. 19 Tahun 2016, korban-korban tersebut dijamin oleh JKN.
 
Perempuan kerap kali menjadi korban penganiayaan, kekerasan seksual, dan trafficking. Data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menyebut jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017 berjumlah 335.062 kasus. 
 
Jumlah kekerasan naik drastis dari tahun sebelumnya yang berjumlah 259.150 kasus. Tentunya kaum perempuan juga banyak yang mengalami penganiayaan dan menjadi korban traffiking.
 
Pasal 52 ayat (1r) ini tidak ramah terhadap perempuan. Pasal 52 ayat (1r) ini sangat menyulitkan kaum perempuan untuk mendapatkan hak konstitusionalnya, yaitu hak atas jaminan kesehatan ketika menjadi korban penganiayaan, kekerasan seksual, dan trafficking. Kalau hal-hal ini tidak dijamin oleh JKN maka perempuan yang sudah menjadi korban akan diposisikan lagi sebagai korban oleh JKN.
 
Seharusnya Presiden menghapus Pasal 52 ayat (1r) ini supaya perempuan tidak menjadi korban berkali kali. 
 
"Habis Gelap Terbitlah Terang yang Diredupkan JKN"
 
Editor : Asiyah Afifah
Sumber : Timboel Siregar
- Dilihat 381 Kali
Berita Terkait

0 Comments