Senin, 19/06/2017 11:15 WIB
Komisi VII Kritik Langkanya Premium Saat Arus Mudik
Premium Langka
JAKARTA_DAKTACOM : Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu mengkritik PT Pertamina yang tidak menyiapkan stok BBM jenis Premium selama arus mudik.
"Meskipun bahan bakar jenis premium memang dibatasi oleh pemerintah, semestinya selama masa arus mudik ini mereka membuat pengecualian karena kebutuhan masyarakat pasti melonjak drastis." ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (19/06).
Di samping itu Irawan juga menyayangkan selisih antara BBM jenis Premium dengan Pertalite yang kini cukup jauh sehingga masyarakat akan merasa kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar.
"Maka dari itu, kami meminta agar Pertamina tetap menjaga stok BBM jenis Premium demi memberikan pilihan kepada masyarakat akan kebutuhan bahan bakar selama perjalanan mudik." tuturnya.
Sejak awal tahun lalu pemerintah memang sudah melakukan pembatasan terhadap penjualan BBM Jenis Premium di sejumlah SPBU, sebagai gantinya PT Pertamina menjual BBM jenis Pertalite dengan nilai oktan 90.
Namun selama arus mudik ini, meskipun pemerintah menjamin stok BBM mencukupi, faktanya di beberapa SPBU kota besar kerap kehabisan Premium.
Dikhawatirkan kelangkaan BBM akan membuat antrean parah di seluruh SPBU terutama di jalur-jalur utama mudik seperti Jalur Pantura.
| Reporter | : | |
| Editor | : | Dakta Administrator |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments