Senin, 19/09/2016 13:00 WIB
Anggota DPR: Data BPJS Kesehatan Harus Diperbaiki
Okky Asokawati
JAKARTA_DAKTACOM: Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menginginkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memperbaiki data kepesertaan diperbaiki terlebih dahulu sebelum menerapkan beragam aturan yang sifatnya memaksa kepada publik.
"Sebelum membuat aturan yang sifatnya memaksa lebih baik BPJS Kesehatan terlebih dahulu memperbaiki data kepesertaan," kata Okky Asokawati dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin (19/9).
Menurut dia, hal tersebut penting karena di lapangan ditemukan sejumlah kasus seperti pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang pemiliknya sudah meninggal sehingga akan mengurangi efektifitas kinerja.
Untuk itu, kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, kualitas pelayanan bagi peserta harus ditingkatkan karena tidak sedikit keluhan yang muncul dari warga terkait layanan BPJS Kesehatan.
Okky berpendapat bahwa peraturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yaitu "sebulan telat bayar langsung non aktif" secara substansi memiliki semangat baik untuk mendisiplinkan peserta, namun sebaiknya dilakukan uji publik terlebih dahulu.
"BPJS Kesehatan sebaiknya secara massif melakukan sosialisasi serta mempertimbangkan faktor sosiologis masyarakat kita. Karena faktanya, dalam pembayaran pajak atau pembayaran cicilan kredit masih belum lancar," katanya.
Dia menyatakan bahwa jika layanan BPJS Kesehatan telah berjalan sempurna, peserta tak perlu lagi diancam-ancam, namun akan muncul kesadaran diri untuk membayar iuran karena merasakan manfaat dan pelayanan yang prima.
Sedangkan ke depannya, ia menyatakan BPJS Kesehatan harus memikirkan kemudahan-kemudahan cara bayar yang memudahkan masyarakat, agar tercapai dengan baik daripada memberikan sanksi-sanksi yang mengancam dan membuat situasi jadi kontraproduktif.
| Editor | : | Azeza Ibrahim |
| Sumber | : | Antaranews |
- Jahe Merah Minuman Herbal Menjaga Imunitas
- Tingkatkan Imunitas Hadapi Covid, Ustaz Fadlan Garamatan Perkenalkan Terapi Woukouf
- Ridwan Kamil Nilai Kota Bekasi Patuh Menerapkan Prokes
- Uji Klinis Fase III Vaksin Sinovac Belum Usai, Kok BPOM Sudah Kasih Izin?
- Besok, 7 Daerah di Jawa Barat Mulai Vaksinasi. Termasuk Kota Bekasi
- Besok, Presiden Jokowi Disuntik Vaksin Sinovac
- BPOM Restui Penggunaan Darurat Vaksin Sinovac
- Ini Perbedaan Vaksin Buatan AS dengan Vaksin Buatan China
- Anies Ungkap Ada 17 Ribu Kasus Aktif COVID di DKI, Tertinggi Selama Pandemi
- MUI Pusat Tetapkan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Halal dan Suci
- Ibu Hamil Terpapar Covid 19, Ini Penjelasan Mitra Keluarga Bekasi
- 67 Kasus Positif Baru di Klaster Keluarga DKI Usai Libur Panjang 2020
- Ridwan Kamil Intruksikan, Pekan Ini Bupati dan Wali Kota Gelar Simulasi Vaksinasi Covid
- DKI Jakarta Tambah 3 RS Rujukan, Antisipasi Lonjakan Pasien Covid
- RS Penuh, Pemerintah Diminta Siapkan Opsi Seleksi Pasien ICU
0 Comments