Rabu, 21/02/2024 13:00 WIB
Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
Jakarta, DAKTA.COM - Presiden Joko Widodo melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menkoplhukam dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, pada Rabu (21/2/2024). Sejumlah pekerjaan rumah menanti dua menteri baru itu. Di sisi lain, masa kerja pemerintahan ini tersisa delapan bulan ke depan.
Direktur Riset Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Indra L. Nainggolan mengatakan masa pemerintahan Jokowi tersisa delapan bulan ke depan harus efektif untuk menuntaskan pekerjaan rumah yang menanti di depan mata. “Isu polhukam saat ini soal hasil pemilu dan menciptakan kohesivitas di tengah masyarakat pasca pemilu. Sedangkan di isu agraria, konflik agraria yang muncul di Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi tantangan yang harus dituntaskan,” ujar Indra di Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Menurut dia, polemik pelaksanaan Pemilu 2024 harus dapat dituntaskan dengan baik oleh pemerintah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Catatan dan kritik dari publik terhadap proses Pemilu 2024 harus mendapat perhatian khususnya oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam). “Polemik pelaksanaan Pemilu 2024 harus mampu dijawab dengan baik pleh Menkopolhukam, termasuk wacana hak angket di DPR sebagai respons terhadap pelaksanaan pemilu,” ingat Indra.
Adapun Kementerian ATR, Indra mengingatkan AHY agar tancap gas menuntaskan penyelesaian konflik agraria yang menjadi perhatian publik. Dia menyebut, konfik agraria di Pulau Rempang pada tahun 2023 salah satu contoh terdapatnya persinggungan antara proyek pemerintah yang berdampak langsung dengan persoalan agraria masyarakat. “Konflik agraria ini harus dituntaskan secara simultan sekaligus menyelesaikan persoalan praktik mafia tanah yang masih menjadi masalah krusial di tengah masyarakat,” tegas Indra.
Pergantian kabinet dalam sistem presidensial, kata Indra, merupakan hak prerogatif presiden. Kendati sisa delapan bulan pemerintahan, Indra berharap menteri yang baru dilantik dapat bekerja dengan maksimal dan memastikan menyelesaiakan masalah yang terjadi di tengah masyarakat. “Dalam prinsip bernegara, setiap kebijakan negara khususnya polhukam dan agraria harus tetap diawasi, walaupun di sisa masa jabatan yang singkat. Masing-masing jabatan menteri itu memiliki tugas berat di sisa jabatan yang perlu diselesaikan dengan gagasan dan kebijakan yang solutif,” tutup Indra.
Nomor Narasumber: Direktur Riset Puskapkum Indra L. Nainggolan +62 853-1901-0345
Reporter | : | Ardi Mahardika |
- Qudwah Indonesia dan Medics World Wide Tandatangani Kerja Sama Rekonstruksi Gaza: Bangun Kembali RS Abu Yusuf An-Najar
- DISKON HINGGA 45%! BELANJA LEBIH HEMAT DI ALFAMIDI!
- Menteri ATR / Kepala BPN RI Akui Ada Sertifikat Diatas Laut, Bukti Nyata Ada 'Negara Dalam Negara', NKRI Sudah Menjadi NKRA?
- Wacana Dana Zakat Buat MBG, Baznas Sebut Tak Semua Siswa Mustahik
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
0 Comments