Senin, 06/03/2023 19:00 WIB
Syaifudin, 26 Tahun Kota Bekasi Masih Banyak PR
BEKASI, DAKTA.COM - Anggota DPRD Kota Bekasi yang juga sekretaris Fraksi PKS Syaifudin menilai masih banyak PR di 26 tahun Kota Bekasi.
Pekerjaan Rumah terbesar adalah mengembalikan penilaian pengelolaan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat tahun 2022 lalu mendapat setatus Wajar Dengan Pengecualaian (WDP). Hal ini akan berpengaruh terhadap penilaian Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat.
"Jika kita WTP maka akan ada bantuan dari Pusat berupa DID, DAU dan DAK. Namun saya rasa usaha yang saat ini dilakukan Pemerintah Kota Bekasi sudah mulai jalan tapi memang masih menunggu penilaian dari BPK apakah nanti WDP atau WTP ?," kata Syaifudin saat dimintai tanggapan terkait 26 Tahun Kota Bekasi.
Pihaknya juga sangat mendukung jika nantinya Pemkot Bekasi mendapat WTP, karena apresiasi dari pusat berupa dana bagi hasil daerah berupa DAK dan DAU juga akan lebih maksimal.
Persoalan kedua masih menurut Syaifudin adalah persoalan banjir lokal yang belum dapat di atasi. Hal ini kemungkinan besar karena Pemerintah Kota Bekasi belum menjalankan Perda nomor 6 tahun 2020 tentang pengelolaan drainase.
"Meskipun kita WDP, Pemkot Bekasi juga jangan tutup mata dengan anggaran untuk penyelesaian bajir. Jangan juga di kurangi. Namun yang penting juga adalah segera buatkan Peraturan Walikota ( Perwal) drainase. Hal ini mengingat Perdanya sudah lama di sahkan. Ini butuh iktikad baik dari Pemkot Bekasi, " tambah Syaifudin yang juga anggota Bapemperda DPRD Kota Bekasi.
Persoalan banjir harus diselesaikan dengan selalu mengutamakan saluran air yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Jangan sampai pembuatan drainase tidak ada aturan bakunya.
"Jalankan saja sesuai Perdanya karena kita sudah buat kajian - kajian dari tim ahli juga akademisi dalam menyusun Perdanya. Jangan sampai banjir selalu menjadi masalah tahunan, "katanya.
Persoalan ketiga adalah terkait revitalisaai lima pasar yang sempat memanas beberapa waktu lalu. Politisi PKS ini mencontohkan terkait revitalisasi pasar kranji.
"Harus duduk bersama selesaikan persoalan ini. Kita kembalikan saja ke Perjanjian Kerjasamanya (PKS). Kita bukan mencari siapa yang salah atau benar. Ini untuk kepentingan pedagang dan pembeli yang notabenya masyarakat Kota Bekasi, "ujarnya.
Sementara persoalan yang keempat yang juga tidak boleh dilalukan adalah persoalan kemiskinan dan pengangguran. Imbas dari covid 19 ada ratusan orang yang terkena PHK ini juga berimbas pada peningkatan jumlah orang miskin di Kota Bekasi.
"Di 26 tahun Kota Bekasi data yang di terima Komisi satu ada peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Ini harus jadi perioritas untuk diselesaikan. Ini juga menjadi PR kita bersama, "pungkasnya.
Warso Sunaryo.
Reporter | : | Warso Sunaryo |
- PAN Beri Surat Rekomendasi Duet Heri Koswara-Sholihin di Pilkada Kota Bekasi
- PKS Resmi Usung Heri Koswara dan Sholihin di Pilkada Kota Bekasi 2024
- Balon Walkot Tri Adhianto mendapatkan Surat Tugas Dari PSI
- Komisi Satu DPRD Kota Bekasi, Dekatkan Layanan pada Masyarakat
- Tri Adhianto Segera Cari Pendamping
- Syaifuddin Maksimalkan Peran BK DPRD Kota Bekasi
- Pilkada Kota Bekasi, PKS -PSI Bangun Komunikasi
- Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Bekasi Gelar Tasyakur Milad 'Aisyiyah ke 107
- MABAR Fest, Bang Heri Ajak Anak Muda Bangun Kota Bekasi
- PKB dan Gerindra Resmi Berkoalisi di Pilkada Kota Bekasi, Siap Usung Paslon
- Ulama Siap Jadi Jurkam Tri Adhianto pada Pemilu 27 November 2024
- Faisyal Hermawan Pastikan Tak Maju Cawalkot Bekasi, Tapi Usung Penuh Tri Adhianto
- Pilkada Kota Bekasi, Orange - Kuning Sudah Jalin Komunikasi
- Diajak Tri Adhianto Sahur Bersama, Mak Nisah Nangis Terharu
- RS Paramedika Resmi Beroperasi, Komitmen Melayani Kesehatan Masyarakat
0 Comments