Inklusivitas Transformasi Digital Perlu Didukung Literasi Digital dan Keuangan yang Memadai
JAKARTA, DAKTA.COM Transformasi digital yang inklusif tidak akan tercapai tanpa didukung faktor lain, yaitu literasi digital dan literasi keuangan. Posisi keduanya sebagai faktor pendukung penting akan membantu manfaat transformasi digital dirasakan secara lebih luas.
“Transformasi digital yang inklusif, tidak hanya membutuhkan adanya ketersediaan fasilitas fisik seperti infrastruktur, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang diharapkan mendapat manfaat dari transformasi ini. Di 2023, hal ini masih perlu diteruskan,” jelas Head of Economic Opportunities Research Unit Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Trissia Wijaya.
Trissia menambahkan, pemerintah perlu menggandeng pihak swasta untuk menyediakan infrastruktur internet yang lebih baik dan dengan membuka jalan yang lebih mulus bagi pemain kecil untuk bergabung dalam transformasi digital. Misalnya, Kementerian Perdagangan dapat membuat proses perizinan yang lebih sederhana bagi pelaku e-commerce usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain proses perizinan yang lebih sederhana, intervensi berupa program digitalisasi yang disesuaikan dengan hambatan dan karakteristik skala usaha juga perlu dilakukan. Intervensi tidak bisa dilakukan secara seragam dengan mempertimbangkan keragaman skala, jenis usaha dan daerah asal UMKM. Proses perizinan berdasarkan risiko usaha pun perlu ada standar baku yang lebih disosialisasikan ke publik.
Selain penyediaan akses internet yang lebih baik, peningkatan literasi digital juga harus melibatkan pemberian pendidikan tentang cara terbaik memanfaatkan platform digital, yang juga akan menghasilkan inklusi keuangan yang lebih baik.
“Penggunaan internet untuk kegiatan produktif perlu terus digencarkan mengingat penetrasi internet dan penggunaan ponsel pintar di Indonesia sudah cukup tinggi. Internet produktif diharapkan bisa membuka peluang usaha untuk usaha rumahan.
Selain itu, Trissia juga menyebut sosialisasi mengenai literasi digital dan literasi keuangan dapat dilakukan secara bersamaan. Misalnya saja, BI dan OJK, yang harus terus fokus mengedukasi konsumen, termasuk UMKM.
BI dapat mengintensifkan program digitalisasi UMKM, yang membantu mendorong UMKM dan melatih mereka untuk mengembangkan keterampilan digital, terlibat dalam pemasaran digital, menggunakan e-payment, dan menggunakan aplikasi digital untuk pelaporan keuangan.
Elemen kunci lain dalam literasi digital melibatkan peningkatan kesadaran terkait privasi dan keamanan di ranah digital, termasuk mengecilkan hak dan kewajiban seputar perlindungan data pribadi, dan mampu mengidentifikasi jenis kejahatan dunia maya, phishing, dan penipuan email.
Transaksi keuangan yang sudah mulai menggunakan platform online juga membuat pentingnya sistem pencatatan keuangan yang terstruktur dan tercatat secara digital.
Sumber | : | CIPS |
- Waste4Change dan Bank DBS Indonesia Gelar Edukasi Literasi Keuangan
- Kompleksitas Regulasi Hambat Investasi Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut
- Bekasi Coffee Week 2023 Kembali Hadir di Summarecon Mall Bekasi
- Hilirisasi Jangan Diikuti Pelarangan Ekspor
- Pollux Mall Chadstone, Tempat Nongkrong Baru di Cikarang
- Apindo: Pertumbuhan Ekonomi Belum Berkualitas
- Indonesia Perlu Kurangi Proteksionisme Untuk Tingkatkan Ekspor
- Central Mega Kencana Kembali Hadirkan Dazzling Jewelry Festival di SMB
- Bank OCBC NISP Sosialisasikan Global Wallet bagi HRD dan Tenaga Pendidik di Cikarang
- Kemenparefkraf Fokus Kembangkan Wisata Ramah Muslim Berbasis Masjid
- Intensifikasi Pertanian Sejalan dengan Keberlanjutan dan Ketahanan Pangan
- Plt Wali Kota Bekasi Resmikan RAT ke XXXV Koppas Kranggan
- SMB: Kemeriahan Old Town Market Hingga One Day Sale dalam Rangkaian Perayaan Imlek
- Adopsi Sistem Resi Gudang oleh Petani Masih Rendah
- Evaluasi Perdagangan 2022, Indonesia Perlu Tinggalkan Kebijakan Proteksionis
0 Comments