DAKTA.COM - PPP, PAN dan Golkar resmi berkoalisi. Ketiga partai ini membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Mirip namanya dengan Kabinet Indonesia Bersatu. Sama-sama KIB. Ketiga partai ini telah deklarasi pada tanggal 14 Agustus 2022.

Mengapa partai-partai koalisi lain yang ada dalam koalisi pemerintahan Jokowi tidak ikut gabung dengan PPP, PAN dan Golkar? Nasdem mendeklarasikan Anies dan mengajak Demokrat dan PKS untuk gabung. Gerindra berkoalisi dengan PKB. Sementara PDIP cukup percaya diri sendirian.

Sejak PPP deklarasi KIB, masalah banyak datang. Ketum PPP Suharso Manoharfa dikudeta saat ke Eropa. Mardianto menjadi plt. Secepat kilat Menkumham menerbitkan surat pengakuannya. Dengan terbitnya surat Menkumham, Mardianto resmi sebagai plt ketum PPP. Ada apa? Publik bertanya-tanya. Semua penuh misteri. Mudah dibaca arahnya jika anda paham politik.

Meski ketum PPP diganti, deklarasi Anies oleh sejumlah DPC PPP masih terus jalan. Padahal, KIB dibentuk yang salah satu anggotanya adalah PPP belum memutuskan ke siapa dukungan akan diberikan. Isu kuatnya ke Ganjar Pranowo. Kader PDIP.

PPP pusat dianggap tak aspiratif. Kader dan pengurus daerah mengingkan Anies jadi presiden, tapi pusat cenderung ke Ganjar.  Apakah para ketua DPC PPP yang tidak taat kepada DPP akan didepak dan diganti? Atau sebaliknya, mosi tidak percaya muncul, lalu plt ketua umum dikudeta?

Situasi PPP sedang tidak menguntungkan. Jika ini terus dipertahankan, maka boleh jadi akan banyak kader PPP yang hengkang. Para bakal caleg PPP sedang mengkalkulasi. Jika nyaleg melalui PPP tidak bakal jadi, tak menutup kemungkinan mereka akan mundur dari PPP dan nyaleg dari partai lain. Pindah partai adalah hal biasa dalam sistem multi partai di Indonesia.

Kalkulasinya sederhana. Jika konstituen mereka inginkan Anies presiden, dan PPP tidak ikut mengusung, maka ini kiamat bagi PPP. Para konstituen kemungkinan akan lari dan memilih partai yang mengusung Anies. Inilah yang jadi alasan bagi caleg PPP, baik DPRD maupun DPR untuk berhitung ulang. Mereka tidak ingin mati konyol, buang uang kampanye percuma.

Pileg 2019, PPP sudah dihukum konstituannya, karena tidak aspiratif dalam pilkada dan pilpres. Jumlah kursi PPP di DPR turun drastis. Semula 39 kursi, menjadi hanya 19 kursi. 20 kursi hilang. Lebih dari setengahnya. Survei terakhir, suara PPP kurang dari 4 persen.

Melihat kenyataan ini, kabarnya konsultan politik dan surveyer PPP mundur. Sikap ini dapat dimaklumi, mengingat jika PPP gagal di pemilu 2024, ini akan menodai track record lembaga survei tersebut. Jika 2024 PPP gagal ke senayan karena perolehan suara kurang dari 4 persen, publik akan bertanya: siapa konsultan politiknya? Ini akan menjadi catatan dan portofolio yang sangat tidak menggembirakan bagi lembaga survei bersangkutan.

Selain PPP, nasib yang sama juga bisa dialami oleh PAN. Mayoritas pemilih PAN mendukung Anies presiden. Jika PAN tidak aspiratif, konstituen akan meninggalkan PAN. Apalagi muncul Partai Umat yang siap menampung larinya suara PAN.

Keadaan ini akan jadi catatan serius bagi para kader PAN untuk mempertimbangkan ulang: apakah akan bertahan dan tetap terus ada di PAN? Atau nyaleg dari partai lain?

Fakta politik ini mendesak kedua partai tersebut untuk mempertimbangkan ulang keanggotaannya di KIB. Mau tidak mau, harus dikalkulasi lebih cermat lagi. Jika bertahan di KIB menjadi ancaman bagi elektabilitas, bahkan nasib masa depan kedua partai tersebut, maka pilihan kedua partai ini besar kemungkinan akan mundur dari KIB. Golkar tidak mungkin bertahan sendiri tanpa PPP dan PAN. Dengan begitu, KIB berpotensi bubar.

Di sisi lain, Ganjar Pranowo, nampaknya tidak cukup nyali untuk melawan PDIP dengan bersedia dicalonkan oleh KIB. Sebab, tanpa PDIP, Ganjar akan kehilangan dukungan dari para kader partai banteng ini. Sebaliknya, jika Ganjar diusung PDIP, maka PAN dan PPP kemungkinan akan mundur teratur. Bergabung dengan PDIP, membuat PPP dan PAN akan ditinggalkan konstituennya. Faktanya memang, para pemilih PPP dan PAN umumnya anti PDIP.

Kecil kemungkinan Ganjar diusung oleh PDIP mengingat ada Puan Maharani yang dipersiapkan. Pilihan pada Puan demi alasan untuk mengamankan tongkat estafet trah Soekarno di kepemimpinan PDIP. Apalagi, Puan memang tokoh yang telah mengalami proses kaderisasi cukup panjang di PDIP. Berawal menjadi anggota DPR, lalu ketua fraksi, berlanjut menjadi menko, dan sekarang menjadi ketua DPR. Prosesnya cukup panjang dan nampak betul-betul telah dipersiapkan.

Dalam situasi ini, tidak hanya Ganjar yang dilematis. PPP dan PAN juga mengalami dilema yang sama. Dengan begitu, sulit membanyangkan KIB bisa tetap bertahan.

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa