CIKARANG, DAKTA.COM -  DPRD Kabupaten Bekasi melalui Pansus 19 tengah membahas Raperda Pondok Pesantren. Raperda tersebut merupakan inisiatif di Komisi IV DPRD Kabuapten Bekasi menyikapi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

“Pembahasan Raperda Pondok Pesantren ini, agar bisa dimasukan program peraturan daerah sudah dibicarakan sejak 2021. Tentu kita menyambut baik dan gembira semoga ini menjadi angin segar bagi kami di Kabupaten Bekasi,” jelas Anggota Pansus 19 DPRD Kabupaten Bekasi, Fatma Hanum kepada Dakta, Jumat (23/9).

Fatma menjelaskan, Kabupaten Bekasi sebagai daerah yang memiliki pahlawan nasional dari kalangan pondok pesantren yakni alm KH. Noer Alie menjadikan semangat bersama dalam pembahasan Raperda Pondok Pesantren untuk diwujudkan.

“Pembahasan raperda pondok pesantren sebagai penghormatan kepada pimpinan pondok pesantren agar lebih maju. Tentunya ini, kita mengajak Pemda agar memberi perhatian ke dunia pesantren yang sudah memberikan sumbangsih ikut mencetak generasi bangsa,” papar Fatma.

Menurut Fatma, selama ini pemerintah daerah tidak dapat masuk ke lembaga vertikal yang memiliki kewenangannya melalui pemerintah pusat. “Dengan UU tadi, memberikan peluang untuk dunia pesantren mendapat perhatian dari pemda. Dan pesantren, juga harus mampu menepis isu negatif yang berkembang dengan program bermutu,” tegas Fatma.

Melalui Raperda Pondok Pesantren, lanjut Fatma, pihaknya akan kunjungan kerja dalam melengkapi pembahasan raperda ini.

“Kita ingin lihat juga sejauh mana keberadaan pondok pesantren di Kabupaten Bekasi. Kita akan berkunjung misalnya ke Pesantrean At-Taqwa, Babelan. Kita ingin tahu cara mereka mampu bertahan di tengah perkembangan zaman. Kemudian akan mengunjungi Pesabtren Cibogo, Cibarusah milik almarhum KH Raden Ma'mun Nawawi,” kata Fatma yang juga politisi PKS itu.