Bekasi / Kota /
Follow daktacom Like Like
Sabtu, 11/06/2022 12:58 WIB

Warga Adukan Pengerukan Saluran, Dewan Adhika Siap Sampaikan ke UPTD Bina Marga

Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS Adhika Dirgantara saat menggelar reses Sabtu 11 Juni 2022
Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS Adhika Dirgantara saat menggelar reses Sabtu 11 Juni 2022

BEKASI, DAKTA.COM - Persoalan infrastruktur menjadi poin penting dalam moment reses yang digelar anggota legislatif dihadapan masyarakat. Baik itu seperti perbaikan saluran, renovasi kantor RW menjadi salah satu dari sekian usulan yang disampaikan dalam momen tersebut.

Seperti halnya, yang diutarakan warga RW 03 Kel. Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi dihadapan Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS Adhika Dirgantara saat menggelar reses, Sabtu (11/6).

"Musim hujan wilayah RW 03 sering kebanjiran. Karena saluran perbatasan di RW 16 sudah dangkal. Dan ini biasanya paling terdampak ada di RT 05/03," kata Maman Permana salah seorang warga saat menyampaikan aspirasi kepada Adhika.

Hal senada juga disampaikan peserta reses lain, yakni Abdul Razak. Menurutnya realisasi pengerukan sejauh ini hanya isapan jempol yang tidak ada kerja nyata dari Pemda Kota Bekasi. "Lebih dari empat tahun gak ada realisasi pengerukan. Ini untuk menjadi perhatian karena paling utama, rumah saya salah satunya menjadi korban banjir," seloroh Abdul Razak.

Fikah, salah seorang kader Posyandu Melati 1 menyuarakan aspirasi dari para kadernya yakni pembangunan wastafel dan kamar mandi diruangan sekretariat bersama. "Yang masih kita ingin harapkan agar kita punya wastafel dan kamar mandi. Kesian bu bidan mau cuci tangan susah, gak ada wastafelnya. Ingin sekali segera dipenuhi karena sangat urgent," harap Fikah.

Menanggapi hal itu, Adhika yang juga Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi memberikan jawaban tegas. Bahwa persoalan infrastruktur ditingkat kecamatan sudah ada UPTD yang membidanginya yakni Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA).

"Kalau pendangkalan bisa kita dahulukan. Jadi yang diperlukan pengerukan/pematusan bisa kita upayakan. Tapi ini perlu diperhatiin juga oleh warga, naikin puingnya ke pembuangannya butuh anggaran swadaya," ucap Adhika.

Disisi lain persoalan infrastruktur, jika terdapat bangunan yang berdiri di atas saluran dan menghambat proses pengerukan.


Merespons tentang posyandu lanjut Adhika, Pemerintah Kota Bekasi tahun ini menyediakan menyiapkan anggaran renovasi posyandu dengan nilai anggaran Rp 100 juta.

"Mudah-mudahan ini bisa suit sama Posyandu Melati II anggarannya. Termasuk kita harap di dalamnya ada pembangunan kamar mandi dan wastafel," tutupnya.

Reporter :
- Dilihat 1024 Kali
Berita Terkait

0 Comments