JAKARTA, DAKTA.COM— Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, sejauh ini tercatat ada 21 kasus dugaan kasus hepatitis akut misterius di DKI Jakarta. Namun demikian, kata dia, pihak Pemprov DKI masih mendalami kasus tersebut secara epidemiologis.
 

“Iya yang 21 itu di Jakarta semua. Termasuk yang korban meninggal sudah tiga. Kita berharap yang meninggal tidak bertambah lagi,” kata Riza kepada awak media di Balai Kota, Rabu (11/5/2022).

Ditanya keperluan untuk pembentukan satgas penyakit tersebut, Riza membantahnya. Menurut dia, Jakarta masih akan menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan. 

Riza melanjutkan, hepatitis akut misterius itu bukan hanya menjadi masalah Jakarta, melainkan nasional dan global. Oleh sebab itu, DKI Jakarta, kata dia, akan membantu melakukan  pengawasan monitoring evaluasi tiap hari.

“Di Jakarta sendiri kami lewat Dinkes sudah menginstruksikan jajaran, rumah sakit dan puskesmas untuk melaporkan semua perkembangan yang ada.

“Insya Allah kami Pemprov DKI khususnya Dinkes selalu memberikan pelayanan terbaik terhadap kesehatan masyarakat. Alhamdulilah Jakarta termasuk kota yang berusaha sebaik mungkin,” jelasnya.

Riza mengaku belum mengetahui rentang usia pasien dan korban meninggal akibat dugaan hepatitis misterius itu. Karenanya, dia mengimbau agar masyarakat, anak khususnya, bisa menunda berbagai kegiatan luar ruangan, seperti kolam renang, indoor dan lainnya.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra, mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyoal hepatitis akut misterius. Menurutnya, pihak dia akan meminta penjelasan lebih lanjut mengingat sudah ada tiga anak korban terpapar hepatitis misterius tersebut di DKI.

“Kita rencananya akan memanggil Dinkes DKI untuk mendapatkan penjelasan,” kata Anggara.

Dia melanjutkan, pihaknya juga akan mengundang berbagai pihak dalam memberikan penjelasan sosialisasi dugaan hepatitis akut misterius tersebut. Pasalnya, dia menilai jika informasi sejauh ini masih simpang siur dan menuntut adanya kejelasan dari Pemprov DKI mengenai perkembangan kasus yang ada.