Rabu, 10/02/2021 13:33 WIB
Partai Demokrat Sebut Pernyataan Kosong Soal Pemerintah Siap Dikritik
Rachland Nashidik.ist
JAKARTA, DAKTA.COM - Partai Demokrat menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo agar warga aktif mengkritik pemerintah, merupakan hal yang sia-sia.
"Malas jawabnya. Kita tahu itu pernyataan kosong," kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Rachland Nashidik kepada wartawan, Rabu (10/2).
Menurutnya, masyarakat saat ini sangat mudah melihat pemerintahan Jokowi yang kebal anti kritik.
"Kita semua bisa dengan mudah menemukan banyak bukti bahwa ini adalah pemerintahan yang antikritik. Saking banyaknya bukti-bukti itu sampai kita semua menjadi banal dan menganggapnya biasa," tegas Rachland.
Terkait serangan buzzer yang dikhawatirkan pihak-pihak yang mengkritik pemerintah, menurutnya buzzer adalah istilah netral. Yang menjadi persoalan, kata Partai Demokrat, jika buzzer 'dibekali'.
"Buzzer sebenarnya istilah yang netral saja. Yang jadi soal adalah bila buzzer diselenggarakan oleh alat negara, dilengkapi peralatan sadap dan beroperasi dengan duit dari pajak rakyat, termasuk untuk menginteli hidup pribadi oposisi dan mengeksposnya di publik. Kita semua tahu bahwa di masa pemerintahan ini, anggapan tentang buzzer itu hidup di alam pikiran publik, meski sulit membuktikannya," papar Rachland.
Diberitakan sebelumnya, pernyataan Jokowi yang meminta warga untuk lebih aktif menyampaikan kritik itu disampaikan dalam pidatonya di Laporan Tahunan Ombudsman secara virtual, Senin (8/2).
"Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, negara hadir jika dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat dan berkeadilan. Untuk mewujudkan ini, diperlukan transformasi sistem dan perubahan pola pikir budaya birokrasi.
"Kita juga punya kerja besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku, terjebak pada hal yang bersifat prosedural, bersifat administratif dan menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan, inovatif, berorientasi pada hasil," pungkas Jokowi.
| Reporter | : |
- Peringati HUT Golkar ke 59 DPD Golkar Kota Bekasi Ajak Para Kader dan Simpatisan Bershalawat
- PKS Kota Bekasi Sesalkan Sikap Pemkot Batalkan Penggunaan Stadion Patriot
- Resmi Gabung PPP, Sandiaga Ngaku Ikhlas Jika tak Diusung Jadi Bakal Cawapres
- Buntut Gibran-Prabowo, PDIP Atur Kader Kepala Daerah Terima Tamu
- Dukung Prabowo, Jokowi Pressure Megawati?
- Maksimal Perjuangkan Aspirasi, Anggota Dewan Ushtuchri Tuai Pujian Konstituen
- Jokowi: Menteri Nasdem Bisa Direshuffle
- Jokowi Tidak Akan Dukung Prabowo
- Warga Jabar Puas Pada Kinerja Ridwan Kamil
- Dewan Mahfudz Abdurrahman Berbagi 10 Ribu Bingkisan Lebaran
- Jika Pemilu Ditunda, Aktivis 98 Siapkan Pemerintahan Transisi
- Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi Berpeluang di Pilgub Jabar
- Golkar Solid Usung Airlangga sebagai Capres 2024
- Ridwan Kamil Kalahkan Sandi Uno dan AHY Sebagai Capres Alternatif Versi Litbang Kompas
- Gerindra Dalam Turbulensi
0 Comments