Senin, 18/01/2021 12:15 WIB
Kepala BKPM Sebut Banyak Pengusaha Tak Taat Aturan
Ilustrasi pengusaha lokal
JAKARTA, DAKTA.COM - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal tingkah laku pengusaha di Indonesia. Ia menyebut beberapa pelaku usaha melakukan 'pencak silat' atau tak mengikuti aturan pemerintah.
"Ini kami jujur aja, Pak, ini ada yang ngeri-ngeri sedap dari kebijakan ini karena kami akan melayani baik pengusahanya, tapi pengusaha juga harus mengerti, harus melibatkan anak-anak daerah. Selama ini, Pak, pencak silatnya terlalu banyak juga ini pengusaha," kata Bahlil dalam Penandatanganan Komitmen Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN) serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM) melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/1).
Bahlil menegaskan kini tak ada lagi investasi yang masuk ke Indonesia tanpa melibatkan pengusaha daerah. Selain itu, pengusaha besar juga harus melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Arahan Pak Menko Maritim dan Investasi (Luhut Binsar Panjaitan), beliau katakan bahwa tidak boleh pengusaha mengatur negara. Negara yang mengatur usaha. Kami akan melakukan komunikasi yang baik libatkan teman-teman daerah," ucap Bahlil.
Untuk itu, dalam menjalankan program ini, Bahlil meminta seluruh kepala daerah memastikan bahwa para investor yang hendak berinvestasi melibatkan para pelaku UMKM.
Pada Januari 2021, kerja sama yang terjalin melalui program ini telah melibatkan 196 pengusaha besar dan 56 pelaku UMKM. Adapun nilai kerja samanya mencapai Rp 1,5 triliun.
| Reporter | : |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments