Bekasi / Kota /
Follow daktacom Like Like
Selasa, 20/10/2020 17:36 WIB

Disperkimtan Kota Bekasi Akui Paling Rendah Serap APBD

Ilustrasi proyek konstruksi
Ilustrasi proyek konstruksi
BEKASI, DAKTA.COM - Data yang ada di Perbendaharaan Pemkot Bekasi penyerapan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Dinas dan OPD di jajaran Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi triwulan keempat baru mencapai 53 dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp5,2 triliun. 
 
Data Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, penyerapan terendah terdapat di Dinas Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) yang baru sekitar 20,22 persen, setara dengan Rp67 miliar dari total PAD sebesar Rp535 miliar lebih.
 
Sekretaris Disperkimtan, Imas Asiah mengakui, penyerapan APBD Dinas tempatnya bertugas masih sangat rendah dari total PAD yang diterima sebesar Rp535 miliar lebih tahun 2020 ini, yakni sekitar 20,22 persen atau Rp67 miliar.
 
"Jadi, memang benar data itu tapi kami bisa jelaskan secara rincinya kenapa demikian?, Karena namanya pekerjaan fisik itu rata-rata dihitung setiap 6 bulan," jelas Imas ditemui di kantornya Selasa (20/10).
 
"Artinya, untuk realisasi penyerapan anggaran sendiri kemungkinan baru dilakukan di bulan November nanti. Nah, untuk yang terealisasi saat ini kan itu baru hanya untuk termin dan operasional tiga UPTD di kita saja," sambungnya.
 
Dia mencontohkan, dari sejumlah kegiatan fisik yang belum dicairkan secara penuh itu, misalnya kegiatan pendidikan dasar di beberapa SDN sebesar Rp2,2 miliar, baru dicairkan Rp1,4 miliar untuk di SDN Kalibaru, Medan Satria. Sementara, yang lain saat ini belum dicairkan karena masih proses pengerjaan.
 
Selain itu, lanjut Imas, kegiatan fisik lain yang belum dicairkan seperti pembangunan stragegis Polres, Lembaga Permasyarakatan (LP) dan kantor Kementerian Agama (Kemenag). Misalnya, LP dari Rp25 miliar dicairkan sebesar Rp4,7 miliar dan untuk Kemenag dari Rp28 miliar baru dicairkan Rp14 miliar.
 
"Yang jelas, semua kegiatan ini tuh masih berjalan dan bisa dijelaskan karena tertulis semua realisasinya," paparnya.
 
Imas pun menegaskan, anggaran yang diterima seluruhnya ini masuk dari APBD murni dan perubahan. Dan terbesar itu, untuk pembayaran pertanahan sekitar hampir Rp200 miliar dan ini baru dicairkan sebesar Rp3,8 miliar dari total sebanyak 23 titik, seperti untuk pelebaran jalan, pembebasan lahan, pengadaan TPU Jatiasih, dan perluasan TPU Sumur Batu.
 
"Ada beberapa lainnya, misalnya itu sekolah, puskesmas dan RS. Jadi, ini semua kan sedang berproses ya makanya kecil, karena pencairannya itu sesuai masa kontraknya. Jadi, insyaallah sebelum batas limitnya pelaporan tanggal 23 Desember itu sudah bisa direalisasikan, dan kita sesuai sebelumnya targetnya 80 persen," tandasnya.
Reporter : Warso Sunaryo
- Dilihat 769 Kali
Berita Terkait

0 Comments