Selasa, 20/10/2020 15:24 WIB
Satu Tahun Pemerintahan Jokowi - Amin, Massa Aksi Desak Pemerintah Terbitkan Perppu Ciptaker
JAKARTA, DAKTA.COM - Aparat kepolisian mengawal massa pedemo setahun Jokowi-Ma'ruf Amin yang hendak menuju Jakarta pada Selasa (20/10).
Sebelumnya, sejumlah sejumlah elemen buruh dan mahasiswa berencana menggelar demonstrasi menolak Omnibus Law di momentum setahun Jokowi-Ma'ruf Amin di depan Istana Negara, Jakarta, hari ini.
Berdasarkan pantauan, aparat kepolisian berjaga di sekitar sejumlah titik perbatasan menuju Jakarta seperti perempatan Jalan Daan Mogot, Tangerang. Penjagaan serupa pun dilakukan di beberapa titik di Jalan Daan Mogot hingga kawasan Batu Ceper, Tangerang.
Selain itu, sejumlah anggota TNI juga terlihat berjaga di sejumlah titik. Mereka membantu agar arus lalu lintas bisa tetap lancar.
Pergerakan buruh menuju Jakarta ini membuat arus lalu lintas di Jalan Daan Mogot yang menuju Jakarta mengalami kemacetan. Sejumlah aparat gabungan di sekitar lokasi berupaya mengurai kemacetan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari aparat kepolisian di sekitar lokasi, beberapa elemen buruh bertolak ke Jakarta untuk menggelar demonstrasi di Jakarta. Polisi pun mengaku akan mengawal perjalanan buruh tersebut.
Ketua KASBI Nining Elitos menuturkan tuntutan aksi demo kali ini masih sama dengan sebelumnya. Yakni, menuntut agar Presiden Jokowi membatalkan UU Ciptaker dan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu).
Reporter | : |
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
- Gibran tak Hadir di Dialog Muhammadiyah, Muti: Kami Sayangkan, Sudah Diberi Kesempatan
0 Comments