BEKASI, DAKTACOM - Anggota DPRD Kota Bekasi Komisi IV dari Fraksi Demokrat yang juga anggota Badan Anggaran Haeri Parani menyebut bantuan dari Provinsi Jawa Barat sangat kecil.

"Jadi saya mengamati, betul yang dilakukan pak Walikota Bekasi selama ini. Sajak tahun 2018, 2019 dan 2020 bahwa ternyata beliau (Walikota) kecewa terhadap bantuan dari Provinsi Jabar. Dalam ini saya apresiasi pak Walikota Bekasi," kata Haeri kepada Dakta, Selasa (29/9).

Dirinya juga mengaku, bahwa dana Perimbangan yang Pemkot Bekasi sumbangkan pada Tahun 2020 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1,129 Triliun, Pajak Bea Balik Nama kendaraan bermotor (PBBN-KB) Rp. 817 Miliar, Pajak PPBKB Rp. 218 Miliar ditambah Pajak lainnya Rp. 116 Miliar. Total kurang lebih Rp. 2,283 Triliun.

Jadi begitu besar sumbangan kita kepada Provinsi Jabar. Padahal kalau dibandingkan dengan DKI Jakarta bantuan yang luar biasa.

"Dari 2016 catatan saya bantuan Dari DKI Jakarta 1 Triliun lebih. Dan tahun 2017, 2018 dan 2019  DKI Jakarta membangun Fly Over yang menghabiskan dana 420 Miliar lebih," ucapnya.

Dirinya melihat bantuan dari DKI Jakarta begitu besar, jadi kalau Pak walikota pernah merencanakan Bekasi bergabung dengan DKI Jakarta ketua DPRD Kota bisa memikirkan itu.

Karena bantuan Provinsi Jabar di banding DKI Jakarta, lebih besar bantua DKI Jakarta kepada Kota Bekasi di Banding Provinsi Jabar.

"Saya ingin Walikota dapat membahas dana Perimbangan ini dengan DPRD. Agar nantinya dapat di sampaikan oleh Gubernur Jabar dan meminta kepastian agar dana primbangan yang di terima oleh Kota Bekasi dapat di sesuaikan dengan kemasukan,"katanya.

Sementara, Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengaku, Badan Anggaran oleh Pimpinan DPRD Kota Bekasi terjadi ketidak seimbangan apa yang diberikan DKI Jakarta dan Provinsi Jabar.

"Kalau dilihat dari Aspek dana perimbangan. Karena dana Perimbangan itu ada Dana bagi hasil pajak kendaraan Bermotor, Bea cukai rokok dan lainnya itu kewenangan Gubernur," ujar Pepen sapaan akrabnya usai Paripurna.

Pepen berharap Gubernur Jabar, agar proposional dalam memberikan tentunya dari daerah hasil terbesar ke dua kepada Kota Bekasi ini menjadi sekala prioritas.

“Ini bukan persoalan minta ini persoalan berapa sih keadilan yang di berikan kepada Kota Bekasi. Kalau kita minta ya inginnya sebanyak-banyaknya. Tapi berapa sih sewajarnya bdari sebuah daerah yang dibawah regional Jabar," tutupnya***