Ahad, 20/09/2020 11:48 WIB
DPD RI Ajak Rakyat Indonesia Tunda Pilkada 2020
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi mengajak seluruh rakyat Indonesia agar menunda pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang karena pandemi Covid-19 semakin mengkhawatirkan.
Fachrul Razi yang juga alumni UI sangat prihatin atas kondisi Covid-19 yang belum berakhir ini, Ia bahkan meminta secara tegas menolak Pilkada di bulan Desember 2020.
"Kami DPD RI hingga kini masih tetap meyakini Covid ini akan terus bertambah, bila keramaian masih tetap terjadi di mana-mana, apalagi akhir-akhir ini kita melihat pendaftaran calon-calon kepala daerah di KPU, hampir tidak bisa diawasi bahkan dikontrol," kata Fachrul Razi saat di temui di Jakarta, Sabtu (19/9).
Fachrul Razi yang selama ini vokal bersuara untuk meminta Presiden dapat memikirkan ulang pelaksanaan Pilkada, mendesak Presiden dapat benar-benar memperhatikan dan mengutamakan keselamatan 105 juta nyawa rakyat Indonesia di 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada.
“Saat ini nyawa lebih utama, kekuasaan politik masih bisa kita pikirkan di masa depan, hanya satu solusi, tunda Pilkada sebagaimana diatur dalam pasal 122a Undang-Undang No. 6 tahun 2020,” lanjutnya.
Ia menilai Pilkada di bulan Desember 2020 tidak akan maksimal, bahkan kita akan membuka klaster - klaster baru yang akan menjadi ancaman.
"Pilkada kali ini akan tidak maksimal, bahkan kita terus menambahkan klaster-klaster baru, karena kita hadirkan keramaian-keramaian baru di setiap daerah, kalau begini terus, kapan berakhirnya Covid-19 dan vaksin pun belum ditemukan," ujarnya.
Ia menambahkan sejumlah elit penyelenggara Pilkada seperti Ketua KPU Pusat dan anggota komisioner KPU dan lebih dari 60 Bakal Calon Pilkada sudah positif Covid-19.
"Para elite penyelenggara satu per satu mulai kena Covid-19, dan juga penyelenggara di daerah bahkan calon-calon kepala daerah juga banyak yang kena, bagaimana Pilkada terus dilaksanakan, saya mengajak rakyat Inodnesia khususnya di 105 juta yang berada di daerah yang akan mengalami pelaksanaan Pilkada untuk kita sama-sama bijak meminta Pilkada 2020 ini agar ditunda di 2021, agar kita menjauhkan dulu dari Covid-19, selesai Covid baru kita berkompetisi secara demokrasi secara sehat," pungkasnya. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Pengesahan UU Ciptaker: Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah dan DPR Turun
- Ahmad Syaikhu Jadi Presiden PKS Gantikan Sohibul Iman
- Hadapi Anies, Mesin Istana "Agresif" Menyerang
- PKS: Saatnya Pemerintah Perkuat Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas
- Sandi Uno Gabung Tim Pemenangan Menantu Jokowi
- KPU RI Terima 738 Bapaslon Mendaftar pada Pilkada 2020
- KH Didin Hafidhuddin: Politik Permudah Dakwah
- Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Jaga Netralitas Jelang Pilkada 2020
- Kemendagri: Kerumunan Massa Saat Pendaftaran Bapaslon Harus Ditindak Tegas
- Pemerintah Tambah Rp 5 Triliun Anggaran Pilkada Serentak untuk Protokol Kesehatan
- RUU Cipta Kerja, DPR Minta Pemerintah Dengar Suara Buruh
- Menag Bantah RUU Ciptaker Ancam Eksistensi Pesantren
- IPW Sebut 18 Menteri Akan Diganti, Istana: Tidak Benar
- Serap Pendapat, Syaikhu Pertemukan Akademisi, Aleg dan Kades Di Dapilnya
- Isu Reshuffle, IPW: 18 Menteri Akan Diganti
0 Comments