Ahad, 20/09/2020 11:48 WIB
DPD RI Ajak Rakyat Indonesia Tunda Pilkada 2020
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi mengajak seluruh rakyat Indonesia agar menunda pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang karena pandemi Covid-19 semakin mengkhawatirkan.
Fachrul Razi yang juga alumni UI sangat prihatin atas kondisi Covid-19 yang belum berakhir ini, Ia bahkan meminta secara tegas menolak Pilkada di bulan Desember 2020.
"Kami DPD RI hingga kini masih tetap meyakini Covid ini akan terus bertambah, bila keramaian masih tetap terjadi di mana-mana, apalagi akhir-akhir ini kita melihat pendaftaran calon-calon kepala daerah di KPU, hampir tidak bisa diawasi bahkan dikontrol," kata Fachrul Razi saat di temui di Jakarta, Sabtu (19/9).
Fachrul Razi yang selama ini vokal bersuara untuk meminta Presiden dapat memikirkan ulang pelaksanaan Pilkada, mendesak Presiden dapat benar-benar memperhatikan dan mengutamakan keselamatan 105 juta nyawa rakyat Indonesia di 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada.
“Saat ini nyawa lebih utama, kekuasaan politik masih bisa kita pikirkan di masa depan, hanya satu solusi, tunda Pilkada sebagaimana diatur dalam pasal 122a Undang-Undang No. 6 tahun 2020,” lanjutnya.
Ia menilai Pilkada di bulan Desember 2020 tidak akan maksimal, bahkan kita akan membuka klaster - klaster baru yang akan menjadi ancaman.
"Pilkada kali ini akan tidak maksimal, bahkan kita terus menambahkan klaster-klaster baru, karena kita hadirkan keramaian-keramaian baru di setiap daerah, kalau begini terus, kapan berakhirnya Covid-19 dan vaksin pun belum ditemukan," ujarnya.
Ia menambahkan sejumlah elit penyelenggara Pilkada seperti Ketua KPU Pusat dan anggota komisioner KPU dan lebih dari 60 Bakal Calon Pilkada sudah positif Covid-19.
"Para elite penyelenggara satu per satu mulai kena Covid-19, dan juga penyelenggara di daerah bahkan calon-calon kepala daerah juga banyak yang kena, bagaimana Pilkada terus dilaksanakan, saya mengajak rakyat Inodnesia khususnya di 105 juta yang berada di daerah yang akan mengalami pelaksanaan Pilkada untuk kita sama-sama bijak meminta Pilkada 2020 ini agar ditunda di 2021, agar kita menjauhkan dulu dari Covid-19, selesai Covid baru kita berkompetisi secara demokrasi secara sehat," pungkasnya. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Din Syamsuddin Nilai Moeldoko Layak Dipecat dari KSP
- AHY Desak Menhum HAM Tolak Hasil KLB Demokrat di Sumut
- Mahfud: Kepengurusan Partai Demokrat Tercatat Pemerintah Masih AHY
- Moeldoko Serius Jadi Ketua Umum Demokrat versi KLB, AHY Geram
- Gubernur Edy Ancam Bubarkan KLB Demokrat, Jika Tak Berizin
- Polri Tak Beri Izin KLB Demokrat di Sumut
- 1.200 Orang Akan Hadiri KLB Partai Demokrat di Sumut
- Ini Pernyataan JK Tanyakan Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi
- Pengamat Nilai Akan Menjadi Pertarungan Ketat Jika Anies - Gibran Maju di DKI 2024
- Revisi UU Pemilu Batal Dibahas, PD: Ada Kepentingan Jokowi Ingin Memajukan Gibran ke DKI
- Partai Demokrat Sebut Pernyataan Kosong Soal Pemerintah Siap Dikritik
- Rocky Gerung: PDIP Tidak Punya Calon Sekualitas AHY dan Anies
- Masalah Internal, Jokowi Tak Akan Balas Surat Partai Demokrat
- AHY Sebut Ada 'Kudeta' Terhadap Partai Demokrat
- Partai Gelora Kota Bekasi Launching AMI
0 Comments