Ahok Inginkan Monas Jadi Pusat Demonstrasi
JAKARTA_DAKTACOM: Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama berencana menjadikan lapangan Monas sebagai pusat aksi unjuk rasa. Berkaca pada aksi massa buruh kemarin, pria yg akrab disapa Ahok ini menginginkan adanya suatu tempat khusus bagi masyarakat yg ingin berunjuk rasa tanpa mengganggu aktivitas warga lainnya.
"Kemarin ada demo buruh besar-besaran kan di Patung Kuda, biasanya bikin macet jalan. Nah, nanti kita mau arahkan ke Monas bagi yang ingin berunjuk rasa biar nggak mengganggu," ujarnya, Rabu (2/9).
Ahok bahkan akan menyediakan fasilitas umum bagi mereka di lapangan Monas.
"Itu kan seperti di Inggris, ada taman besar buat masyarakat untuk berunjuk rasa. Nanti kita kasih juga disitu ada toiletnya, ambulans, bahkan nanti kita siapin tenda buat wartawan yang lagi ngeliput. Yang penting jangan dirusak," jelasnya.
Seperti diketahui pada hari Selasa (1/9) kemarin, sekitar 50 ribu massa buruh melakukan aksi unjuk rasa menuntut pemerintah segera memperbaiki perekonomian nasional dan mencegah terjadinya gelombang PHK massal.
Aksi unjuk rasa yg dilakukan oleh massa ini memang kerap menimbulkan kemacetan sehingga pihak kepolisian melakukan rekayasa arus lalin.
Reporter | : | |
Editor | : |
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
- Gibran tak Hadir di Dialog Muhammadiyah, Muti: Kami Sayangkan, Sudah Diberi Kesempatan
0 Comments