Bekasi / Kota /
Follow daktacom Like Like
Kamis, 23/07/2020 10:07 WIB

PDIP Desak Wali Kota Bekasi Terbitkan Kebijakan Penambahan Rombel

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengecek kesiapan sekolah yang akan KBM tatap muka, Selasa (7/7)
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengecek kesiapan sekolah yang akan KBM tatap muka, Selasa (7/7)
BEKASI, DAKTA.COM - Sekretaris DPC PDIP Kota Bekasi, Ahmad Faisyal Hermawan mendorong Wali Kota Bekasi mengeluarkan kebijakan pro rakyat untuk menambah rombongan belajar (rombel) atau kelas.
 
Hal itu ia tegaskan menyusul banyak keluhan rakyat kecil yang ingin masuk ke sekolah negeri. Namun, kuota tersedia di masing-masing sekolah (SMPN) telah habis. Sehingga diperlukan adanya penambahan rombel.
 
"Berdasarkan UUD 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak. Artinya problemantika yang berkembang di Kota Bekasi, yakni banyak yang ingin bersekolah negeri tapi kuota tidak mencukupi, sementara sekolah di swasta biayanya lumayan tinggi. Menurut saya tidak ada masalah kalau pemerintah membuat kebijakan baru menambah rombel, selama mengakomodir masyarakat menengah ke bawah," tegas Faisyal, Rabu (22/7).
 
Kebijakan penambahan rombel, kata Faisyal, demi memperjuangkan hak rakyat kecil bukan kepentingan pihak tertentu.
 
"Jangan nanti penambahan rombel hanya kepentingan beberapa pihak saja. Tapi kalau untuk kepentingan masyarakat saya mendukung. Artinya jangan pernah ada orang yang susah sekolah di Kota Bekasi," tandas Politisi yang duduk di Komisi III DPRD Kota Bekasi ini.
 
Menurutnya, penambahan rombel itu sangat wajar karena itu keinginan rakyat, apalagi Covid-19 berdampak pada ekonomi rakyat. Ia sebagai anggota DPRD sangat setuju hal itu.
 
Selain itu, Faisyal menyinggung perguruan swasta agar meningkatkan standar mutu pendidikan. Sehingga tidak menuntut pemerintah merelokasi anak yang tidak tercover di sekolah negeri, masuk ke swasta.
 
Ia mengatakan, banyak sekolah swasta yang diburu calon peserta didik, bahkan sebelum PPDB dibuka, sekolah tersebut sudah dipenuhi pendaftar.
 
"Saya kira jika sekolah swasta memperhatikan mutu, mereka tidak perlu meminta agar anak yang tidak diterima negeri masuk ke sekolah mereka. Makanya saya katakan perlu dikaji lagi jika pemerintah mau memberikan subsidi anggaran," pungkasnya. **
Reporter : Warso Sunaryo
Editor : Asiyah Afiifah
- Dilihat 749 Kali
Berita Terkait

0 Comments