Komisi IX Dorong Pemerintah Cegah PHK Massal
JAKARTA_DAKTACOM: Ketua Komisi IX, Dede Yusuf mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan yg mencegah terjadinya PHK massal.
"Pemerintah diminta bukan hanya melarang perusahaan untuk tidak mem-PHK tenaga kerjanya. Ambil contoh pemerintah untuk sementara tidak menarik pajak tertentu kepada perusahaan demi efisiensi pengeluaran, kemudian sektor perbankan juga dapat memberikan kredit bagi para pengusaha kecil dan menengah agar bagaimana ekonomi kita nggak mati," ujarnya.
Terkait dgn aksi buruh yg berlangsung pada hari ini, Dede berpendapat tuntutan buruh tidak pernah berubah,
"Sebenarnya jika kita cermati tuntutan buruh dari dulu ya itu-itu saja, namun saat ini kan semakin diperkeruh dgn terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar sehingga berimbas pada turunnya produksi industri," ungkapnya.
Pada hari ini sekitar 50 ribu melakukan aksi unjuk rasa yg terpusat di bundaran patung kuda dan depan istana merdeka.
Satu hal yg disoroti para aliansi buruh adalah mengenai isu adanya gelombang PHK massal sbg imbas dari anjloknya nilai tukar rupiah dan melambatnya perekonomian nasional. Selain itu mereka juga menyoroti eksodus tenaga kerja asing yg semakin mengancam para buruh Indonesia, terlebih saat berlakunya MEA pada akhir tahun ini.
Reporter | : | |
Editor | : |
- Wisatawan China Jatuh ke Jurang Saat Foto di Kawah Ijen, Menparekraf Beri Imbauan Tegas
- Usai Putusan MK, Istana akan Siapkan Proses Transisi ke Prabowo-Gibran
- 23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit
- MK Tolak Gugatan Pilpres yang Diajukan Ganjar-Mahfud
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
0 Comments