Selasa, 14/07/2020 11:29 WIB
Warga Miskin di Bekasi Dapat Pendampingan Hukum Gratis
Ilustrasi aturan hukum
BEKASI, DAKTA.COM - Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) 9 DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri memberi angin segar bagi Warga Kota Bekasi yang tersandung masalah hukum, namun tidak memiliki biaya untuk mengurus perkara.
Menurut Ustuchri, Pemerintah Kota Bekasi ke depan akan memberikan pendampingan hukum secara gratis, khususnya bagi masyarakat miskin.
Hal ini seiring dengan rencana pembentukan Perda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang tengah dibahas oleh Pansus 9.
"Karena realita di masyarakat, seringkali yang namanya perkara hukum, masyarakat yang tidak mampuh kesulitan memperoleh bantuan hukum. Dari situlah kemudian kita, membuat perda inisiatif dewan, menyusun dan mengusulkan di Prolegda adanya bantuan hukum bagi masyarakat miskin," jelas Ustuchri kepada Dakta, Senin (13/7).
Bantuan hukum tersebut, kata Ustuhcri, sebagai upaya pemerintah memberikan kesetaraan hak bagi setiap warga negara.
"Ini tujuannya supaya ketika dihadapan hukum semua orang sama. Termasuk orang-orang yang tidak mampu. Kan kita sering dengar, misalkan berperkara orang-orang yang tidak mampu, seringkali kalah karena tidak punya pengacara yang handal gitu. Sehingga nantinya semua pengacara akan disiapkan oleh negara," kata Ustuhcri.
"Nantinya mereka yang akan menghandle, menghadiri lawyer sebagai bantuan hukum masyarakat," ulasnya.
Politisi PKB ini menjelaskan, dasar dibentuk Pansus 9 ialah adanya regulasi di Provinsi Jawa Barat yang mengatur hal tersebut. Sehingga pihaknya bersama politisi yang duduk di DPRD Kota Bekasi mengusung inisiatif Perda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
"Kalau kita lihat, provinsi sudah memiliki perda tersebut, dan di daerah lain juga sudah memiliki," jelasnya.
Lebih jelas Ustuhcri mengatakan, problem hukum kerap menjadi fenomena tak terhindarkan di tengah masyarakat. Namun bagi masyarakat miskin, keadilan dianggap tidak berpihak karena kasus yang dialaminya kerap memberatkan dan cenderung kalah dalam proses sengketa hukum.
"Kalau di ranah hukum, sering ketika mereka berperkara itu akhirnya kalah. Banyak kejadian di Bekasi itu mereka kebanyakan pasrah, tidak menggunakan pengacara. Ini bagian dari hak-hak pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sebagai kota besar, pasti ada hal-hal atau dinamika di masyarakat menimbulkan gesekan. Misalkan kasus tanah, dan kasus-kasus yang lainnya," paparnya.
Mengenai kriteria warga miskin yang berhak mendapat bantuan hukum, Ustuchri mengatakan, semua berdasarkan pertimbangan dan verifikasi tim yang nanti dibentuk berdadar perda.
"Kasus yang bisa di dampingi oleh kuasa hukum yang disiapkan oleh pemerintah adalah kasus yang dialami orang tidak mampu. Selama menurut kajian tim layak, maka akan dibantu. Kita juga nanti akan membuat tim khusus yang bertugas mengkaji kasus yang diusulkan oleh masyarakat," pungkasnya. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- Ulama Siap Jadi Jurkam Tri Adhianto pada Pemilu 27 November 2024
- Faisyal Hermawan Pastikan Tak Maju Cawalkot Bekasi, Tapi Usung Penuh Tri Adhianto
- Pilkada Kota Bekasi, Orange - Kuning Sudah Jalin Komunikasi
- Diajak Tri Adhianto Sahur Bersama, Mak Nisah Nangis Terharu
- RS Paramedika Resmi Beroperasi, Komitmen Melayani Kesehatan Masyarakat
- WOM Finance Resmikan Kantor Cabang Bekasi 5 - Harapan Indah
- Kekurangan Ribuan Surat Suara di Mustikajaya, Heri Koswara: KPU Kota Bekasi Dipertanyakan Profesionalitasnya
- Presiden PKS Serahkan Rekomendasi Calon Wali Kota Bekasi ke Heri Koswara
- WOM Finance Resmikan Kantor Cabang Bekasi 4 Jatiasih
- Berapi-api, Sambutan Herkos Bakar Semangat Peserta Kampanye di Bekasi Timur
- Ratusan Warga Kota Bekasi Akui Terbantu Program Sembako Murah TKRPP, Doakan Ganjar-Mahfud Presiden 2024
- BPBD Kota Bekasi Siap Hadapi Bencana Hidro Metrologi.
- Mantan Kadis LH Kota Bekasi Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Ekskavator dan Buldoser
- Kodim 0507/Bekasi Ajak Ratusan Anak Yatim Bermain Salju di Mall
- Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang menyalahi aturan
0 Comments