Selasa, 30/06/2020 15:20 WIB
Pelayanan Kesehatan Harus Menjangkau Seluruh Rakyat Indonesia
Ketua DPR, Puan Maharani
JAKARTA, DAKTA.COM – Ketua DPR-RI, Puan Maharani menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus menjangkau seluruh rakyat Indonesia karena itu merupakan amanat konstitusi.
Hal itu disampaikan Puan saat memberikan keynote speech dalam acara Webinar ke-4 Peringatan Bulan Bung Karno yang bertemakan ‘Politik Kesehatan Berdikari’, yang diadakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDI Perjuangan, Selasa (30/6).
Lebih lanjut, Puan menyebutkan bahwa perlu ada komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia.
“Wujud nyata dari komitmen itu salah satunya adalah dalam memanfaatkan alokasi anggaran kesehatan yang efektif bagi pembangunan kesehatan Indonesia,” ujarnya.
Menurut Puan, politik kesehatan berdikari, sebagai kebijakan politik untuk membangun kekuatan nasional di bidang kesehatan, perlu diarahkan untuk memperkuat dan mempertajam kebijakan-kebijakan nasional mengenai antara lain:
• Fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat;
• Formasi tenaga kesehatan di setiap Rumah Sakit dan Puskesmas;
• Industri nasional untuk peralatan RS, farmasi, dan obat-obatan;
• Sistem jaminan kesehatan nasional yang memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan, yang saat ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan;
• Alokasi anggaran kesehatan yang tepat sasaran dan tepat manfaat.
Dalam kesempatan tersebut, Puan turut mengingatkan bahwa kekuatan nasional di bidang kesehatan juga sangat ditentukan oleh kemampuan riset, inovasi, dan industri nasional, dalam memenuhi peralatan kesehatan, farmasi, obat-obatan, APD, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya.
“Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang sinergi antara bidang kesehatan, industri, dan BUMN, untuk membuat program percepatan pengembangan industri bidang kesehatan dalam memenuhi kebutuhan nasional,” jelas Puan.
Pembicara lain dalam webinar ini adalah Menteri Kesehatan, Terawan Agus, lalu Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, dan Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan.**
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments