Bekasi / Kabupaten /
Follow daktacom Like Like
Jum'at, 27/03/2020 14:01 WIB

Pemkab Bekasi Diminta Alokasikan Dana Penanganan Covid-19

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohammad Nuh
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohammad Nuh
CIKARANG, DAKTA.COM - Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi meminta pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran penanganan dan dampak dari Covid-19.
 
Hal ini menyusul Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang paling terdampak wabah virus coronavirus disease (Covid-19).
 
Berdasarkan data, hingga Jumat (27/3) tercatat warga yang masuk kedalam Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 310 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 75 orang, dan warga yang positif sebanyak 15 orang.
 
Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS Kabupaten Bekasi, Muhammad Nuh menuturkan, saat ini pihaknya telah berkirim surat ke pimpinan DPRD untuk diteruskan ke Bupati Bekasi kaitan pengalokasian anggaran darurat untuk penanganan Covid-19.
 
Pihaknya mendorong agar mengefektifkan penanganan dari Covid-19 yang dilakukan Pemkab Bekasi. Bukan hanya meminta masyarakat untuk tidak keluar rumah, tetapi perlu ada pengalokasian anggaran khusus untuk mengantisipasi persoalan dan dampak dari Covid-19.
 
Sebagai alat kelengkapan dewan, fraksinya menyepakati dan menyetujui agar Pemkab Bekasi mengalokasikan dana darurat, anggaran yang diusulkan sebesar Rp200 miliar.
 
"Anggaran itu bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti penyiapan alat medis di rumah sakit, serta peralatan yang mendukung petugas kesehatan seperti alat perlindungan diri (APD)," ucapnya di Cikarang, Jumat (27/3).
 
Menurutnya, untuk alokasi anggaran itu mudah, APBD sebesar Rp6,4 triliun lebih. Kemudian, ada biaya langsung 3 triliun lebih. Dan Silpa, sisa anggaran mencapai 1 triliun. Oleh karena itu lebih baik difokuskan dahulu untuk penyembuhan bagi orang sakit, untuk pembangunan bisa ditunda.
 
Karena Covid-19 ini merupakan virus yang cepat menyebar, Nuh meminta Pemkab Bekasi untuk sesegera mungkin mengeluarkan anggaran penanganan dan dampak dari hal itu. Pihak legislatif pun bakal membantu dan menyetujuinya.
 
"Selain alat dan biaya bagi petugas kesehatan, masyarakat miskin yang terdampak langsung juga harus diberikan subsidi, karena mereka tidak bisa bekerja akibat kebijakan pemerintah membatasi aktifitas masyarakat." jelasnya.
 
Ia juga meminta Pemkab Bekasi juga kreatif mencari dana-dana tambahan naik ke pemerintah pusat, provinsi bahkan swasta. Karena menurutnya, anggaran tersebut akan kurang. **
 
Reporter : Ardi Mahardika
Editor : Asiyah Afiifah
- Dilihat 1654 Kali
Berita Terkait

0 Comments