Jum'at, 13/03/2020 16:15 WIB
FPI: Jika Muslim Jadi Minoritas, Selalu Ditindas
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua DPP FPI, Shobri Lubis mengutuk keras tindakan pemerintah India yang represif terhadap umat Islam di negara tersebut. Shobri bahkan menyebut jika di suatu negara umat Islam menjadi minoritas, maka selalu ditindas.
"Kita bisa lihat di Myanmar, etnis Rohingya dibantai. Di Palestina, di Xinjiang, dan kini di India. Umat islam selalu dizholimi, dibantai, diintimidasi jika menjadi kaum minoritas," tegas Shobri dalam orasinya saat aksi di depan Gedung Kedubes India, Jumat (13/3).
Shobri meminta kepada umat Islam di Indonesia untuk peduli terhadap nasib umat Islam lainnya di seluruh dunia, dan mendesak pemerintah Indonesia untuk mengusir Dubes India karena dianggap melecehkan mereka.
"Kemarin dia minta agar bertemu di MUI, tapi malah enggak datang. Ini namanya pelecehan terhadap ulama, jika memang tidak salah, kenapa harus takut bertemu?" imbuhnya.
Pada hari ini (13/3), berbagai aliansi umat Islam kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kedubes India. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi serupa pada pekan lalu.
Mereka mengecam tindakan pemerintah India yang melakukan diskriminasi terhadap umat islam di India, dengan memberlakukan Undang-Undang Amandemen Warganegara. Dalam Undang-Undang tersebut, salah satunya mengatakan bahwa imigran asing bisa mendapatkan kewarganegaraan selain pemeluk agama Islam. **
Reporter | : | |
Editor | : |
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
- Gibran tak Hadir di Dialog Muhammadiyah, Muti: Kami Sayangkan, Sudah Diberi Kesempatan
0 Comments