Jum'at, 13/03/2020 14:04 WIB
Sosialisasi Pemerintah Atas Covid-19 Kurang Masif
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid menilai sosialisasi yang dilakukan pemerintah atas kasus wabah virus corona kurang masif. Oleh karena itu, ia meminta Kemenkominfo untuk merangkul seluruh operator seluler dalam melakukan sosialisasi penanganan virus corona.
"Kita apresiasi bahwa sekarang sudah ditunjuk jubir khusus terkait corona yang mengupdate setiap kasus yang terjadi di Indonesia," jelas Meutya di kawasan Blok M, Jaksel, Jumat (13/3).
Namun ia merasa sosialisasi yang dilakukan masih kurang masif sehingga perlu adanya peranan dari pihak operator seluler.
"Karena itu Kemenkominfo mempunyai peranan yang besar untuk rangkul semua operator, rangkul semua media massa untuk sosialisasi terkait kasus ini," imbuhnya.
Jubir pemerintah untuk kasus Covid-19 Achmad Yurianto mengemukakan hingga Kamis (12/3) petang kemarin, jumlah kasus orang terinfeksi virus corona masih belum bertambah, yakni sebanyak 34 orang, tetapi terdapat 12 pasien dalam kategori pengawasan terkait wabah tersebut.
Sementara itu, ada tiga orang pasien terinfeksi virus corona yang dinyatakan sembuh dan diperbolehkan untuk pulang dari RSUP Persahabatan, yakni Pasien 06 yang merupakan salah satu ABK Diamond Princess berusia 36 tahun, Pasien 14 laki-laki berusia 50 tahun, dan Pasien 19 laki-laki berusia 49 tahun. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments