JAKARTA_DAKTACOM:  Jika Presiden Joko Widodo, berani meminta ma’af kepada Partai Komunis Indonesia (PKI), itu artinya yang salah adalah negara, yang salah adalah, tentara, yang salah adalah polisi, yang salah adalah  ulama.

Pernyataan itu disampaikan Habib Riziq Shihab, pada pelepasan pawai Parade Tauhid Indonesia, di Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan, Ahad (16/8/15).  Parade Tauhid Indonesia, diikuti tak kurang dari 100 ribu umat Islam dari berbagai organisasi, lembaga, pesanteren, majelis taklim, dan dari pengurus DKM.

Menurtu Habib, akhir-akhir ini, adanya wacana untuk membalik fakta sejarah seolah-olah bahwa kader PKI dan simpatisan mereka adalah para korban yang sama sekali tak berdosa, adalah  suatu hal yang bertentangan dengan fakta sejarah sehingga adanya upaya tuntutan kepada Negara untuk meminta maaf dan kompensasi adalah suatu hal yang bersifat mengada-ada.  

“Adanya  indikasi kebangkitan kembali ajaran ideology PKI di Indonesia seperti upaya pencabutan Tap MPRS No XXV/1966, adalah suatu perkara yang harus diwaspadai dan kembalinya ideology PKI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia wajib ditolak oleh umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya” terangnya.  

Oleh karena itu umat Islam menolak wacana dan rencana permintaan  maaf oleh Presiden RI  kepada keluarga PKI atau simpatisannya. 

 Habib mencurigai,  RUU KKR yang merupakan agenda kaum komunis dalam prolegnas yang bermaksud menyebarkan kembali ideology komunis dalam kehidupan bernegara. 

Untuk itu tegasnya, umat Islam menuntut pemerintah RI bersikap tegas kepada gejala kebangkitan kembali komunis di Indonesia dengan UUNo 27 tahun 1999 Jo. Pasal 107a-107e KUHP. 

“Jika Jokowi tetap ngotot untuk meminta maaf kepada PKI, maka kita ganti namanya menjadi Jokodo” kata Habib, yang disambut dengan pekikan takbir.