Jum'at, 21/02/2020 15:40 WIB
Massa Aksi '212 Basmi Korupsi' Tuntut Penegakan Hukum
Massa Aksi 212 yang menunt agar mega korupsi di Indonesia diusut tuntas
JAKARTA, DAKTA.COM - Massa aksi yang diinisiasi oleh FPI, GNPF Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi Basmi korupsi, Jumat (21/2). Hal ini terkait dengan sejumlah masalah yang terjadi seperti kasus PT Asuransi Jiwasraya yang disebut-sebut merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah.
Aksi ini digelar di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha usai sholat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal. Para orator yang menyuarakan tuntutan mereka kepada Pemerintah untuk membereskan sejumlah kasus korupsi di Tanah Air.
"Sampai saat ini ternyata yang diusut hanyalah orang-orang di bawah, kita berharap kasus ini diungkap hingga otaknya," ujar salah satu orator.
Selain kasus Jiwasraya, mereka juga menyoroti kasus Harun Masiku yang hingga saat ini masih belum jelas dimana keberadaannya.
"Kami berharap yang hari ini hadir terus menyuarakan suara rakyat sehingga kasus mega korupsi yang terjadi dapat diusut dengan tuntas," imbuhnya.
Akibat aksi ini, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup total oleh aparat kepolisian baik kendaraan menuju Harmoni maupun menuju Bundaran Hotel Indonesia dengan menggunakan pagar kawat berduri dan barisan mobil taktis seperti baracuda dan water cannon. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments