BEKASI, DAKTA.COM - Pemerintah Kota Bekasi terus mengupayakan dalam mewujudkan Kota Layak Anak dengan mengusung program-program yang bersinergis bersama pihak terkait.

Kabid Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi, Rita Hartati mengatakan pihaknya terus menyosialisasikan program-program mengenai pemenuhan kebutuhan hak anak.

Ia juga mengaku, menyosialisasikan kepada para pengajar di sekolah agar menerapkan disiplin positif kepada anak, yakni dengan memberikan hukuman yang sesuai dan mendidik.

"Kami berikan penekanan kepada pengajaran bahwa tidak boleh memberikan punishment yang semena-mena kepada anak," ujarnya dalam Bincang Publik di Radio Dakta, Senin (10/2).

Dalam pemenuhan kebutuhan hak anak di sekolah, Rita menuturkan perlu adanya wadah pengaduan bagi anak, yakni bimbingan konseling (BK) di setiap sekolah dan sarana prasarana yang memadai.

"Untuk memenuhi hak anak kita juga memiliki satgas ramah anak mulai dari RT, RW, kelurahan, dan kecamatan sehingga ketik terjadi permasalahan pada anak bisa cepat tanggap dalam penanganannya," ucapnya.
 

Bincang Publik bersama DP3A Kota Bekasi dan Forum Anak Kota Bekasi

Sementara itu, Ketua Forum Anak Kota Bekasi, Ardhanareswari Malinda menyampaikan pemenuhan hak anak salah satunya adalah adanya keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan.

"Adanya Forum Anak ini sebagai wadah bagi anak untuk menampung aspirasi yang bisa disampaikan dalam Musrenbang. Karena keterlibatan anak juga sangat penting untuk Kota Bekasi kedepannya," ujar Ari.

Ia mengaku, salah satu yang menjadi aspirasi anak dalam Musrenbang, yakni adanya pemerataan rumah pintar di setiap kecamatan.

"Saat ini baru ada 7 rumah pintar, makanya kami berharap adanya pemerataan. Rumah pintar itu bisa digunakan untuk tempat berkumpul mencari ide dan juga bermain," tuturnya.

Selain menampung aspirasi, Forum Anak Kota Bekasi juga memiliki peran sebagai pelopor dan pelapor apabila ada anak yang mengalami kekerasan.

"Anggota kami ada di setiap kelurahan dan kecamatan. Jadi apabila terjadi kekerasan pada anak bisa melaporkan ke kita, kemudian kita sampaikan ke Dinas P3A," pungkasnya. **