BEKASI_DATACOM: Pemerintah Kota Bekasi sedang menjalanan program lingkungan dan upaya menata estetika kota. Diharapkan Kota Bekasi menjadi lebih bersih dan nyaman.

Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhu mengatakan " Perlu kerjasama dan komitmen seluruh lapisan untuk mendukung program konservasi lingkungan, termasuk keterlibatan sosial perusahaan di Kota Bekasi" kata Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhu, Rabu 12/8/15). saat pertemuan dengan warga dalam agenda singkroniasasi raihan Adipura 2016 di Aula RS Mekar Sari Bekasi Timur.

Diharapkan katanya lebih lanjut, Seluruh lapisan RT, RW mari kita kerjasama gerakkan elemen masyarakat dan perusahaan untuk saling memberi dukungan dan terutama pada program CSR-nya.

Di depan RW dan Pengusahan Bekasi Timur menjelaskan lima program Pemkot Bekasi untuk konservasi lingkungan yang perlu didukung dan dilaksanakan semua elemen masyarakat.

Pertama, dengan menggalakkan program pembuatan 1 juta lubang biopori, memperbanyak sumur resapan di kantor-kantor dan gedung, pengolahan sampah mandiri dari tingkat lingkungan RW melalui Bank Sampah. Program keempat yakni pembuatan pupuk kompos dan kelima pembuatan 1000 tanam.

Terkait raihan Adipura lebih lanjut Ia menjelaskan Pemerintah Kota Bekasi berupaya mencapai prestasi adipura tersebut. Tapi yang lebih penting menurutnya peran warga dan kepedulian semua pihak mengenai lingkungan dan persoalan sampah yang ada di masyarakat bisa ditingkatkan sehingga menjadi budaya di masyarakat untuk menjaga lingkungan.

"Pemerintah sangat berkeinginan menumbuhkan semangat gotong royong dalam kegiatan lingkungan hingga penanganan sampah mulai dari tingkat RW sehingga persoalan sampah-sampah liar yang belum bisa terangkut ke TPS sumur Batu bisa berkurang," ucap Ahmad Syaikhu.

Sekarang ini kata dia, laporan Dinas Kebersihan menyatakan jumlah volume sampah perhari sebanyak 1528 ton dan ada keterbatasan armada truk pengangkut sampah yang hanya sebanyak 180 truk. kata dia, selama ini dengan jumlah operasional truk-truk  tersebut baru mampu mengangkut sekitar 40 persennya saja. Dan sisa sampah yang belum tertangani maupun terangkut masih berada di lingkungan warga  bahkan menjadi titik-titik sampah liar.

"Ini perlu keterlibatan seluruh elemen dan kesungguhan kita. Niscaya bila kita bersungguh-sungguh setiap persoalan bisa ditangani bersama," harapnya.

Lanjut dia, pemerintah dalam mendukung upaya penanganan sampah mulai dari sumbernya atau dari lingkungan RW telah memberikan sejumlah alat keberihan sepeti mesin pencacah sampah dan gerobak motor. Namun ia mengakui pemanfaatan alat-alat tersebut belum maksimal.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, ia kemudian mengintruksikan Dinas Kebersihan untuk mengidentifikasi aset alat-alat kebersihan yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

"Bila didapati alat seperti baktor bukan untuk mengelola sampah  kita akan ditarik dan dimanfaatkan untuk RW yang membutuhkan guna pengolahan sampah," kata Ahmad Syaikhu.

Dalam kesempatan itu, juga hadir Kepala Dinas Kebersihan Kota Bekasi Abdillah, Kepala  BPLH Dadang Hidayat, Anggota DPRD Dapil Bekasi Timur Kurniawan dan H Epi.

Anggota DPDR Kurniawan menjelaskan DPRD Kota Bekasi mendukung sepenuhnya upaya Pemkot Bekasi yang selama ini dilakukan untuk persoalan sampah dan kebersihan walaupun dengan  anggaran yang menurutnya masih terbatas.

Saat itu ia pun mengimbau agar saat Musrenbang wilayah di kesempatan mendatang ada peningkatan di sektor penanganan kebersihan lingkungan.

"DPRD sangat memahami persoalan kebesihan, sampah dan tampilan kota.Tapi ada kendala dari segi keterbatasan anggaran. Dari studi banding ke Kota Surabaya, mereka mampu menganggarkan sekitar Rp 400 miliar. Sementara Kota Bekasi melalui Dinsih sebesar Rp 30 miliar dan BPLH 16 miliar" kata Kurniawan.

"Mudah-mudahan atas kesepakatan dari musrenbang diwilayah alokasi anggaran untuk kebersihan lebih. Kedepan kita, juga harus bersama alokasi anggaran untuk penanganan masalah sampah bisa meningkat. Seperti prioritas ditahun ini untum infrastruktur hingga mencapai 70 persen dari total APBD," kata Kurniawan.

Untuk itu, menurutnya sinergi yang terus terjalin baik ini bisa dilanjutkan mengenai kebijakan anggaran kedepan mengenai sektor kebersihan.

Ia juga menuturkan  selain mengandalkan dari sumber APBD, sumber bantuan dana sosial perusahan juga lebih dimanfaatkan seiring telah terbitnya Peraturan Daerah yang mengatur kewajiban perusahaan mengeluarkan bantuan sosial untuk masyarakat.

"Melalui Perda CSR kita bisa dorong bantuan perusahan untuk membantu mewujudkan Kota Bekasi lebih bersih dan nyaman," kata Kurniawan. (Sel/goeng)