Selasa, 28/01/2020 10:20 WIB
Bukan Impor, Pemerintah Perlu Berdayakan Petani Garam
JAKARTA, DAKTA.COM - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet menyoroti rencana pemerintah yang akan melakukan impor garam. Menurutnya, langkah tersebut tidak menjadi solusi atas kebutuhan yang terjadi saat ini.
"Catatan saya terkait pergaraman ini, pemerintah jangan langsung main impor saja. Temui petani garam, agar tahu apa yang terjadi di lapangan, di mana garam petani itu numpuk, tidak terserap. Maka bila itu yang terjadi, mengapa pemerintah memaksakan impor," ujar Slamet dalam rilisnya, Selasa (28/1).
Ia menjelaskan, meskipun pada akhirnya ketercukupan garam tersebut tidak terpenuhi, maka pemerintah harus terlebih dahulu membentuk regulasi tentang bagaimana caranya garam petani dapat terserap.
"Kekurangannya baru impor. Asumsi mereka melakukan impor kan karena kebutuhan belum terpenuhi, tapi anehnya fakta di lapangan mengatakan bahwa petani garam mengeluh harganya jatuh dan stok di lapangan tidak terserap, berarti ada sesuatu yang tidak menyambung," jelas Slamet.
Ia mengatakan, orientasi pemerintah harus pada pemberdayaan petani. Harusnya garam hasil produksi petani tersebut diserap terlebih dahulu sebelum melakukan impor. Selain itu, pemerintah pun harus hadir bila kualitas garam petani dianggap belum memenuhi standar industri.
"Beri petani kita bimbingan, pendampingan, dan pemberdayaan. Bukan dengan solusi impor. Karena misi pemerintah harus menyejahteraan rakyat yang dalam hal ini adalah para petani garam. Pemerintah harus hadir, baik melalui kebijakan importir menyerap garam petani atau ada subsidi terkait harga garam petani kita," tegasnya.
Slamet mengatakan, perlu dilakukan pembahasan tentang pembentukan Dewan Garam Nasional (DGM) yang berfungsi untuk mengawasi bagaimana perjalanan garam di Indonesia, dirinya siap untuk mempertimbangkan pembahasan hal tersebut.
"Kebutuhan untuk industri saat ini belum terpenuhi. Tapi yang saya soroti adalah upaya pemerintah untuk menuju pemenuhan kebutuhan tersebut tidak ada. Rasanya sulit kalau petani harus berdaya secara mandiri, terutama terkait dengan permodalan mereka, tetap harus ada campur tangan pemerintah," imbuhnya.
Slamet mengingatkan, bila pemerintah tidak hadir untuk membela dan memberdayakan para petani garam, maka ke depan yang terjadi itu tidak hanya impor garam, melainkan petani garamnya pun yang akan diimpor.
"Karena rakyat kita sudah tidak mau bertani garam," tandas Slamet. **
Reporter | : | |
Editor | : |
- Peringati HUT Golkar ke 59 DPD Golkar Kota Bekasi Ajak Para Kader dan Simpatisan Bershalawat
- PKS Kota Bekasi Sesalkan Sikap Pemkot Batalkan Penggunaan Stadion Patriot
- Resmi Gabung PPP, Sandiaga Ngaku Ikhlas Jika tak Diusung Jadi Bakal Cawapres
- Buntut Gibran-Prabowo, PDIP Atur Kader Kepala Daerah Terima Tamu
- Dukung Prabowo, Jokowi Pressure Megawati?
- Maksimal Perjuangkan Aspirasi, Anggota Dewan Ushtuchri Tuai Pujian Konstituen
- Jokowi: Menteri Nasdem Bisa Direshuffle
- Jokowi Tidak Akan Dukung Prabowo
- Warga Jabar Puas Pada Kinerja Ridwan Kamil
- Dewan Mahfudz Abdurrahman Berbagi 10 Ribu Bingkisan Lebaran
- Jika Pemilu Ditunda, Aktivis 98 Siapkan Pemerintahan Transisi
- Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi Berpeluang di Pilgub Jabar
- Golkar Solid Usung Airlangga sebagai Capres 2024
- Ridwan Kamil Kalahkan Sandi Uno dan AHY Sebagai Capres Alternatif Versi Litbang Kompas
- Gerindra Dalam Turbulensi
0 Comments