Senin, 11/11/2019 10:02 WIB
F-Gerindra DKI Minta Kritik Atas Pemprov Harus Proporsional
Ilustrasi penyusunan anggaran
JAKARTA, DAKTA.COM - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Zuhdi Mamduhi meminta kepada para anggota dewan untuk mengkritisi Pemprov DKI secara proporsional.
"Ini masih pembahasan KUA PPAS, belum jadi RAPBD. Jadi jika memang ada hal yang perlu dikritisi, mari sama-sama kita lakukan dalam ruang rapat pembahasan, karena itu masih mentah," ujar Zuhdi di Jakarta, Senin (11/11).
Zuhdi mengatakan jika anggaran sudah menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) barulah kritik bisa disampaikan kepada publik karena postur tersebut yang nantinya akan disahkan menjadi APBD dan digunakan untuk menjalankan program dari Pemprov DKI Jakarta.
"Oleh karena itu, untuk menghindari kegaduhan di publik, sebaiknya para anggota dewan juga memahami tentang proses pembahasan anggaran tersebut," imbuhnya.
Kontroversi mengenai temuan anggaran janggal dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pemprov DKI Jakarta belum berakhir.
Setelah anggota DPRD DKI asal Fraksi PSI, William Aditya menemukan anggaran untuk pembelian alat tulis senilai Rp124 miliar dan lem aibon hingga Rp82 miliar, kini anggota DPRD DKI asal F-PDIP, Ima Mahdiah membongkar adanya anggaran pengadaan pasir, tiner, dan cat tembok di Dinas Pendidikan DKI dengan total hingga ratusan miliar rupiah.
Namun pengadaan barang tersebut tidak dimasukkan dalam proyek rehabilitasi dan renovasi sekolah, melainkan dibuat terpisah sehingga dipertanyakan penggunaannya. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments