Kamis, 17/10/2019 17:45 WIB
Wiranto Dianggap Tidak Cocok Terpilih Lagi Menjadi Menteri
Menkopolhukam RI Wiranto
JAKARTA, DAKTA.COM - Wakil Koordinator Kontras, Feri Kusuma meminta agar pemerintah selanjutnya tidak lagi memasukkan tokoh yang bermasalah dalam pelanggaran HAM.
Feri menyarankan agar Presiden Jokowi tidak lagi memilih orang yang mempunyai catatan buruk tentang pelanggaran untuk masuk dalam jajaran menteri di kabinet seperti halnya Wiranto.
"Pak Jokowi seharusnya memahami agenda HAM harus diwujudkan dengan tidak memberikan kesempatan kepada pelanggar HAM menduduki jabatan strategis," tegas Feri dalam diskusi publik di kawasan Menteng, Kamis (17/10).
Pendapat serupa juga disuarakan oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti.
"Model pendekatannya itu era seperti 80-90an, seolah-olah negara dalam kondisi genting kalau sudah dikritik publik, ini kan nggak sehat bagi demokrasi kita," ungkap Ray.
Ray melihat sosok seperti Wiranto sudah tidak lagi cocok untuk berada dalam struktur pemerintahan saat ini yang menganut sistem demokrasi.
"Orang seperti Pak Wiranto memang tidak cocok untuk dipilih kembali karena pendekatannya sudah sangat kembali ke masa lalu," imbuhnya. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- Wisatawan China Jatuh ke Jurang Saat Foto di Kawah Ijen, Menparekraf Beri Imbauan Tegas
- Usai Putusan MK, Istana akan Siapkan Proses Transisi ke Prabowo-Gibran
- 23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit
- MK Tolak Gugatan Pilpres yang Diajukan Ganjar-Mahfud
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
0 Comments