Bekasi / Kota /
Follow daktacom Like Like
Senin, 16/09/2019 06:40 WIB

Usai AKD Terbentuk, PAN Kota Bekasi Akan Tentukan Sikap Politik

Abdul Muin Hafied, Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi
Abdul Muin Hafied, Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi
BEKASI, DAKTA.COM - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi akan segera menentukan sikap politik setelah terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Bekasi.
 
“Dalam waktu dekat ini akan segera kita putuskan, apakah kita masih di dalam bagian koalisi atau keluar dari koalisi. Penentuanya nanti pada saat penentuan AKD, disitulah PAN akan menentukan sikap oposisi atau koalisi,” ujar Abdul Muin Hafied, Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi usai peresmian Rumah PAN Kota Bekasi di Jalan Siliwangi - Rawalumbu, Ahad (15/9).
 
Ia mengungkapkan, hingga saat ini PAN masih menyoroti penurunan semua Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga menyebabkan defisit.
 
“Yang namanya APBD itu kan barang yang sudah direncanakan dan telah disetujui oleh anggota DPRD dalam paripurna, tapi kenyataanya kok bisa terjadi defisit yang mengakibatkan beberapa poin-poin yang membuat harus kita luruskan,” jelasnya.
 
Muin menambahkan, termasuk salah satunya kartu sehat (KS), karena sekarang ini sangat banyak kesulitan yang dihadapi masyarakat. Selain itu juga masalah bantuan hibah RT/RW, Posyandu, dan segala macamnya, termasuk juga adalah Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Sehingga pihaknya akan me-random semua dalam pembahasan APBD di tahun 2020.
 
“Semuanya harus berbasis. Seperti TKK ini, kita akan tinjau semuanya harus berbasis dengan kinerja dari pada TKK. Kenapa sebab-musababnya terjadi loncatan yang sangat lumayan hampir Rp800-Rp900 milliar anggaran TKK itu dalam 1 tahun, kan termasuk besar, apakah sebanding lurus dengan kinerja TKK,” jelas Sekretaris DPC PAN Kota Bekasi itu.
 
Dia menegaskan, partainya akan mengkritisi semua itu, pasalnya tidak ada rumus yang namanya defisit di dalam proses penganggaran, karena semuanya sudah direncanakan. Kecuali, kata dia, kalau Kota Bekasi mengalami gempa, barulah terjadi pergeseran anggaran ke masalah yang lebih urgent.
 
“Kota Bekasi kan semuanya normal-normal saja,” tandasnya.
 
Terkait ada dan tidaknya masalah yang menjadi pemicu hal tersebut, Muin mengatakan tidak tahu, pihaknya berencana akan membahas masalah tersebut nanti pada proses pembentukan APBD 2020.
 
“Kita kan sudah mengamanatkan, tapi kenyataanya pada saat proses-proses berjalan terjadi pengurangan pada semuanya. Apakah persoalanya karena PAD-nya yang kurang, apakah karena dana perimbanganya, kita kan belum tau. DPRD menyetujui, mengesahkan yang diamanatkan kepada eksekutif. Ini lho anggaran Rp6 triliun diamanatkan untuk masyarakat Kota Bekasi,” ujarnya
 
“Makanya kita harus lihat literaturnya dari awal sampai akhir, ada enggak di dalam proses itu di luar proses APBD yang telah kita setujui,” imbuhnya. **
Reporter : Jaenudin Ishaq
Editor : Asiyah Afiifah
- Dilihat 343 Kali
Berita Terkait

0 Comments