Senin, 19/08/2019 14:43 WIB
Unjuk Rasa di Manokwari, Gedung DPRD Papua Barat Terbakar
MANOKWARI, DAKTA.COM - Sekolompok massa dari mahasiswa, ormas, dan masyarakat turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi di Manokwari, Papua Barat pada Senin (19/8).
Aksi demonstran disertai dengan kerusuhan yang mengakibatkan gedung DPRD Papua Barat terbakar. Pemicu adanya aksi kerusuhan itu berdasarkan buntut dari aksi protes massa terhadap dugaan persekusi dan rasisme kepada mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.
Mahasiswa Universitas Papua (Unipa), Samuel mengatakan ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh peserta unjuk rasa, diantaranya meminta Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko menarik ucapannya yang akan memulangkan mahasiswa Papua yang ada di Malang.
"Kemudian menuntut pemerintah untuk memperhatikan seluruh mahasiswa di Indonesia," ujarnya saat dihubungi Radio Dakta.
Massa unjuk rasa di Manokwari - Istimewa
Menurutnya, atas aksi tersebut Polisi memblokade sebagian jalan di sana, akibatnya akses jalan jadi terhalang.
"Tadi Wakil Gubernur Papua Barat turun langsung dihadapkan pendemo. Peserta yang unjuk rasa terdiri dari Solidaritas Himpunan Keluarga Maluku, ormas, mahasiswa. Warga-warga juga ikut keluar ke jalan," jelasnya.
Ia menyampaikan, diperkirakan massa yang melakukan unjuk rasa sekitar 8 ribu orang. Selain Gedung DPRD Papua barat dibakar, sebagian fasilitas publik juga ikut rusak akibat kerusuhan itu. **
Editor | : | |
Sumber | : | Radio Dakta |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments