Catatan Akhir Pekan /
Follow daktacom Like Like
Rabu, 10/04/2019 09:50 WIB

Kedaulatan Pemilu

Ilustrasi Pemilihan umum
Ilustrasi Pemilihan umum
DAKTA.COM - Oleh: Adiwarman A Karim
 
Daniel Corstange dan Nikolay Marinov, profesor Universitas Columbia dan profesor Universitas Houston, dalam riset mereka "Taking Sides in Other People's Elections: The Polarizing Effect of Foreign Intervention" membagi intervensi asing dalam suatu pemilu menjadi dua jenis.
 
Pertama, intervensi partisan yaitu kekuatan asing mendukung salah satu calon. Kedua, intervensi proses yaitu kekuatan asing mendukung berlangsungnya pemilu yang demokratis tanpa mendukung salah satu calon.
 
Intervensi partisan sangat merugikan kedaulatan pemilu, sedangkan intervensi proses diperlukan bila tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu dipertanyakan netralitasnya.
 
Dov Levin, profesor University of Hongkong, dalam risetnya “When the Great Power Gets a Vote: The Effects of Great Power Electoral Interventions on Election Results” menjelaskan adanya intervensi asing dalam berbagai pemilu di seantero dunia. Dari 938 pemilu, 81 di antaranya diintervensi oleh AS dan 36 pemilu diintervensi oleh Rusia dalam kurun waktu 1946-2000.
 
Enam puluh delapan persen intervensi itu dilakukan secara tertutup (covert), sedangkan sisanya dilakukan secara terang-terangan (overt). Secara rata-rata pengaruh intervensi ini dapat menaikkan elektabilitas sebesar tiga persen. Levin juga menemukan intervensi secara terbuka lebih efektif dibandingkan intervensi secara tertutup.
 
Dalam pemilu Jerman Barat pada 1972, Uni Soviet mendukung calon pejawat. Levin menghitung elektabilitas calon pejawat tanpa intervensi 43,6 persen, sedangkan aktual elektabilitasnya 45,8 persen yang memberikan kemenangan.
 
Dalam pemilu India 1977, Uni Soviet mendukung calon pejawat. Elektabilitas tanpa intervensi 32,2 persen, aktual elektabilitasnya 34,5 persen. Meskipun menaikkan elektabilitas, belum cukup untuk meraih kemenangan.
 
Dalam pemilu Israel 1992, AS mendukung calon penantang. Elektabilitas calon petahana tanpa intervensi 30,3 persen, aktual elektabilitasnya hanya 24,9 persen. Calon penantang yang didukung AS akhirnya menang.
 
Dalam pemilu di Yugoslavia/Serbia pada 2000, AS mendukung calon penantang. Elektabilitas calon pejawat tanpa intervensi 43,4 persen, aktual elektabilitasnya hanya 38,2 persen. Calon penantang yang didukung AS akhirnya menang.
 
Jonathan Godinez, peneliti Universitas Western Governers, dalam risetnya "The Vested Interest Theory: Novel Methodology Examining US-Foreign Electoral Intervention" membagi motivasi intervensi asing dalam pemilu menjadi dua. Pertama, intervensi bermotivasi kepentingan global, yaitu untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat dunia secara keseluruhan. Kedua, intervensi bermotivasi kepentingan sendiri negara tertentu.
 
Salah satu intervensi asing dilakukan melalui instrumen ekonomi. Di Indonesia, setiap tahun pilpres selalu didahului dengan masuknya dana asing secara sangat signifikan ke pasar modal Indonesia. Transaksi modal dan finansial pada 2008 yang defisit 1 miliar dolar AS mengalami kenaikan signifikan menjadi surplus 4,9 miliar dolar AS pada Pilpres 2009.
 
Pada 2013 transaksi modal dan finansial surplus sekitar 15 miliar dolar AS, kemudian melonjak tinggi mencapai 44,9 miliar dolar AS pada Pilpres 2014. Hal yang sama juga terjadi pada pilpres 2019 ini.
 
Selama kurun waktu Januari-September 2018 transaksi modal dan finansial hanya berada pada kisaran 10 miliar dolar AS, kemudian naik signifikan mencapai lebih dari 50 miliar dolar AS atau setara dengan Rp74,7 triliun pada Maret 2019. Bahkan pada satu bulan terjadi kenaikan signifikan dari Rp63 triliun pada Februari menjadi Rp74,7 triliun.
 
Lonjakan masuknya dana asing ini secara langsung menguatkan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham. Di sisi lain, keluarnya dana asing ini akan langsung melemahkan rupiah dan indeks harga saham.
 
Di sinilah celah yang berpotensi untuk masuknya intervensi asing. Karena dampaknya langsung terhadap nilai tukar rupiah maka masuk dan keluarnya dana asing dalam jumlah besar ini juga langsung berpengaruh terhadap indikator-indikator ekonomi makro.
 
Rasio utang korporasi yang memiliki utang dalam dolar AS dan pendapatan dalam rupiah tiba-tiba akan memburuk ratingnya. Demikian pula dengan rasio utang negara. Dalam keuangan korporasi, dihitung terpisah rasio utang dalam mata uang lokal, dan rasio dalam mata uang asing untuk mengukur risiko nilai tukar mata uang, dan melakukan hedging atas risiko tersebut.
 
Dalam keuangan negara, dibedakan perhitungan internal debt yang berasal dari kreditur lokal dalam rupiah dan external debt yang berasal dari kreditur asing dalam mata uang asing. Itu sebabnya membandingkan rasio utang terhadap PDB antara Jepang dan Indonesia menjadi tidak relevan karena porsi external debt Indonesia jauh lebih besar daripada Jepang.
 
Indonesia pernah menggunakan ukuran Debt to Service Ratio (DSR) untuk mengukur batas tertinggi utang negara. Rasio ini mengukur kemampuan suatu negara membayar utangnya yaitu jumlah utang luar negeri negara termasuk beban bunga dibagi dengan net export.
 
Karena utang asing dalam bentuk dolar AS dan net export juga dalam bentuk dolar AS maka rasio ini dinilai tepat untuk negara yang external debt-nya menggunakan mata uang yang berbeda dengan mata uang domestiknya.
 
Hal yang berbeda terjadi di negara-negara Uni Eropa yang seluruhnya menggunakan mata uang Euro. Salah satu syarat bagi anggota Uni Eropa adalah rasio utang negara terhadap PDB tidak lebih dari 60 persen. Karena semua negara Uni Eropa menggunakan mata uang Euro maka rasio ini dinilai lebih cocok. Hal ini diatur dalam kesepakatan Maastricht Treaty.
 
Saat ini, Indonesia mengganti DSR dan mengikuti ukuran yang digunakan Uni Eropa dalam membatasi utang negara yaitu rasio utang terhadap PDB tidak lebih dari 60 persen. Angka inilah yang diatur dalam UU Keuangan Negara. Padahal, utang luar negeri dalam bentuk dolar AS, sedangkan PDB saat ini masih didominasi konsumsi domestik dalam bentuk rupiah.
 
Kita bersyukur laporan perekonomian Indonesia yang dikeluarkan BI menunjukkan kuatnya perekonomian Indonesia. Penjelasan Menteri Keuangan juga menambah keyakinan akan kuat dan sehatnya perekonomian Indonesia.
 
Menteri Koordinator Perekonomian juga meyakinkan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di Turki dan Argentina tidak banyak berdampak pada perekonomian Indonesia. Turki, Argentina, India, dan Afrika Selatan adalah negara the Fragile Five yang semuanya akan pemilu pada 2019.
 
Kedaulatan ekonomi merupakan salah satu komponen penting dalam konsep ketahanan nasional dan menjadi pilar yang kokoh untuk menjaga kedaulatan pemilu. Kemenangan sesungguhnya bangsa ini ketika kedaulatan pemilu ditegakkan. Dalam bahasa Corstange dan Marinov, pemilu yang bebas dari segala intervensi partisan.
 
Rasulullah SAW pernah bersabda, “Senantiasa di kalangan umatku ada golongan yang selalu menang, sehingga sampailah pada suatu waktu yang dikehendaki Allah. Mereka senantiasa menang.” Ya Allah jadikanlah bangsa ini bangsa yang menang yang selalu Engkau berkahi. **
Editor : Asiyah Afifah
Sumber : Adiwarman A Karim
- Dilihat 266 Kali
Berita Terkait

0 Comments