Jum'at, 08/03/2019 10:29 WIB
Dwifungsi ABRI Akan Hancurkan Demokrasi
Pasukan TNI
JAKARTA, DAKTA.COM - Peneliti Politik LIPI, Siti Zuhro menilai upaya pengembalian doktrin dwifungsi ABRI akan menghancurkan sistem demokrasi di Indonesia.
Wanita yang akrab disapa Wiwik ini menyatakan, apabila para prajurit TNI kembali mengisi posisi strategis di pemerintahan, maka hal ini jelas merupakan upaya untuk mengembalikan doktrin Dwifungsi ABRI yang sesungguhnya sudah dihapuskan sejak era reformasi.
"Baru tahun 2004 kita memisahkan TNI dan Polri dari anggota Dewan, tapi kalau diletakkan kembali maka itu balik lagi ke Dwifungsi ABRI, itu yang jangan," tutur Wiwik di Jakarta pada Jumat (8/3).
Wiwik mengatakan jika TNI dan Polri dikembalikan lagi kepada jalur politik, maka hal ini dapat menimbulkan kekacauan demokrasi yang sudah dibangun selama ini.
"Berarti demokrasi kita sudah selesai, wasalam sudah, karena tidak ada lagi lembaga yang berfungsi untuk cek and balancing. Ini yang tidak jernih, kita tidak diajak jernih untuk berfikir," imbuhnya.
Maka dari itu, ia mengimbau kepada seluruh pihak untuk menolak tegas upaya menarik kembali para aparat TNI dan Polri ke dalam institusi politik.
"Jadi kita harus kembali pada Undang-Undang ASN, sementara TNI dan Polri itu kan top down, sangat berbeda dengan organisasi sipil. Masing-masing sudah ada tupoksinya, jangan terus diadu-adu," tutupnya.
Sebelumnya muncul wacana untuk kembali menempatkan prajurit TNI aktif ke dalam institusi pemerintahan oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Hal ini menimbulkan reaksi keras dari publik karena doktrin Dwifungsi ABRI dinilai melenceng dari semangat reformasi yang menginginkan penerapan sistem pemerintahan demokratis seutuhnya. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- Wisatawan China Jatuh ke Jurang Saat Foto di Kawah Ijen, Menparekraf Beri Imbauan Tegas
- Usai Putusan MK, Istana akan Siapkan Proses Transisi ke Prabowo-Gibran
- 23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit
- MK Tolak Gugatan Pilpres yang Diajukan Ganjar-Mahfud
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
0 Comments