Program / Dakta Investigasi /
Follow daktacom Like Like
Ahad, 03/03/2019 18:17 WIB

Menagih Janji Jokowi Ciptakan Efisiensi Transportasi (1)

Tol Trans Jawa (Antara)
Tol Trans Jawa (Antara)

DAKTA.COM – Pembangunan infrastruktur dapat berdampak baik bagi perkembangan perekonomian rakyat Indonesia. Namun, pembangunan tersebut harus dikelola dengan benar. Agar jangan sampai merugikan rakyat dan hanya menjadi pundi-pundi keuntungan dari segelintir oknum.

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan transportasi massal sebagai moda angkutan masa depan masyarakat Indonesia, membutuhkan keberanian seorang pemimpin untuk mengambil keputusan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang periode 2015-2019,  pemerintah menargetkan pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 KM, jalan tol 1.000 KM, pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 KM, serta 15 bandar udara baru.

 

Jokowi sempat membanggakan pengembangan sektor transportasi yang dilakukan pemerintahannya dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-73 RI, di depan Sidang Bersama DPR dan DPD RI pada Kamis 16 Agustus 2018 tahun lalu. Beberapa kalangan elite dan masyarakat menilai, mantan Wali Kota Solo itu selalu menunjukkan pembangunan infrastruktur sebagai indikator keberhasilan pemerintahannya.

 

Apakah Pengembangan Sektor Transportasi Presiden Jokowi Ini Berdampak Positif?

 

Debat kedua Pilpres 2019 di Golden Ballroom Hotel Sultan Jakarta

 

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menyebut bahwa pembangunan di era Jokowi ini tanpa uji kelayakan (feasibility study) yang benar.

 

"Tim Pak Jokowi itu kerjanya kurang efisien, banyak infrastruktur yang dikerjakan, dilaksanakan dengan grusa-grusu (terburu-buru) tanpa feasibility study yang benar. Ini mengakibatkan banyak proyek infrastruktur yang rugi," ujar Prabowo saat debat kedua Pilpres 2019 pada Ahad (17/2/2019) malam, saat berhadapan dengan petahana jokowi.

 

Tol Trans Jawa

 

Tol Trans Jawa  yang dibangga-banggakan oleh Jokowi, tampaknya tidak mampu menghadirkan kenyamanan, karena imbas dari tarifnya yang mahal. Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Kyatmaja Lookman meminta pemerintah meninjau ulang tarif untuk golongan truk di Trans Jawa. 

 

“Tarif itu perlu ditinjau ulang lantaran berdampak negatif. Tidak hanya kepada pengusaha, tetapi juga kepada return of investment jalan tol itu sendiri. Kami mendorong pemerintah berpihak juga ke kami. Kalau tarif sekarang yang berlaku kan disetarakan golongan III, ya cukup mahal,” ungkapnya.

 

Kemudian keluhan-keluhan juga datang dari Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto. Menurutnya, jika tarif Tol Trans Jawa mencapai Rp1,3 juta maka pengusaha bisa mengeluarkan biaya lebih besar untuk menunjang biaya transportasi.

 

"Kebijakan baru tarif tol Jakarta sampai Surabaya mencapai Rp1,3 juta. Padahal biasanya uang jalan Jakarta-Surabaya dengan rute keluar Tol Brexit pulang pergi hanya Rp800 ribu," ungkapnya saat dihubungi Radio Dakta, Selasa (12/2).

 

Ia membantah, jika adanya Tol Trans jawa dapat mengefisiensi waktu per jalan, karena faktanya efisiensi tidak berdampak terlalu signifikan untuk mempercepat perjalanan. 

 

"Efisiensi waktu maksimum hanya 6-8 jam. Kami kan bawa barang 10-15 ton, paling kenceng 85 km per jam. Kecuali kalau adanya  tol mempercepat perjalanan hingga satu setengah hari, itu baru terjadi efisiensi," terangnya.

 

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu

 

Selain itu, tarif Tol Trans Jawa juga ditanggapi oleh Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, Said Didu. Ia mengatakan bahwa hanya ada tiga ruas tol yang menguntungkan bagi negara di luar momen arus mudik, yaitu Tol Cikampek - Cileunyi, Tol Jagorawi, dan Tol Jakarta - Tangerang.

 

Said Didu menyebut proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah terkesan dipaksakan dan hanya sebagai pencitraan politik semata karena pada akhirnya tidak berfungsi secara optimal.

 

"Contohnya, LRT Palembang, kereta Bandara, sama Bandara Kertajati. Akhirnya BUMN yang disuruh berutang untuk pembiayaan proyek itu. Nah, ini yang membuat keuangan mereka tidak sehat," imbuhnya.

 

Pembangunan infrastruktur, lanjut Said, tidak optimal karena hanya menyasar kepada sektor komersial, bukanlah pembangunan infrastruktur dasar yang lebih penting.

 

"Coba perhatikan infrastruktur yang dibanggakan hanya jalan tol saja, tapi sayabelum pernah mendengar pemerintah sedang membangun saluran irigasi, bangunan sekolah, atau jalan-jalan di desa," ucapnya.

 

Kehebohan terjadi lagi ketika muncul penyataan kontroversial Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, yang mengatakan akan melarang siapapun menggunakan Tol Trans Jawa jika tidak mendukung calon presiden petahana Jokowi.

 

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lee secara pribadi sudah menyampaikan teguran walaupun belum secara kelembagaan. Menurut Alvin, pernyataan Hendrar Prihadi ini baru bisa dilontarkan ketika yang bersangkutan hanya sebagai petinggi PDI-Perjuangan, bukan dalam kapasitas jabatan wali kota seperti saat ini.

Baca juga: Menagih Janji Jokowi Ciptakan Efisiensi Transportasi (2)

Baca juga: Menagih Janji Jokowi Ciptakan Efisiensi Transportasi (3)

Editor : Asiyah Afifah
Sumber : Radio Dakta
- Dilihat 404 Kali
Berita Terkait

0 Comments