Selasa, 08/01/2019 16:42 WIB
Selama 2018, KPAI Terima Pengaduan 4.885 Kasus Anak
Ilustrasi kekerasan anak
JAKARTA, DAKTA.COM - Jumlah pengaduan kasus anak yang dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama tahun 2018 tercatat sebanyak 4.885 kasus.
Ketua KPAI Susanto mengatakan, di tahun 2018, kasus anak berhadapan dengan hukum menduduki urutan pertama, yakni 1.434 kasus, kemudian disusul kasus terkait keluarga dan pengasuhan anak sebanyak 857 kasus.
"Kasus anak berhadapan dengan hukum didominasi kasus kekerasan seksual. Anak laki-laki mendominasi sebagai pelaku dibandingkan anak perempuan. Selain itu, dalam kasus anak berhadapan dengan hukum, korban didominasi oleh anak perempuan," kata Ketua KPAI Susanto di Kantor KPAI, Jakarta pada Selasa (8/1).
Untuk kasus soal keluarga dan pengasuhan didominasi kasus pelarangan bertemu orang tua dan kasus perebutan hak asuh anak.
Selanjutnya kasus pornografi dan kejahatan siber di posisi ketiga dengan 679 kasus.
Untuk masalah pornografi yang melibatkan anak, didominasi kasus pornografi media sosial dan kasus kejahatan seksual daring.
"Korban kasus pornografi didominasi anak perempuan. Namun untuk kasus anak sebagai pelaku kepemilikan pornografi, didominasi oleh anak laki-laki," ungkapnya.
Sementara, peringkat keempat, kasus pendidikan berjumlah 451 kasus. Untuk kasus kesehatan dan penyalahgunaan narkoba di posisi kelima dengan 364 kasus.
Susanto menambahkan, sebanyak 4.885 kasus anak yang dilaporkan ke KPAI tercatat meningkat dibandingkan pengaduan kasus anak di tahun 2017 yang sebanyak 4.579 kasus.
Bahkan tren pengaduan kasus anak ke KPAI meningkat sejak tahun 2015.
Menurut data KPAI, jumlah pengaduan kasus anak pada 2015 tercatat 4.309 kasus. Kemudian pada 2016 naik menjadi 4.622 kasus. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Antara |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments