Jum'at, 21/12/2018 11:18 WIB
Aliansi Umat Islam Gelar Aksi Bela Uighur
Sejumlah aliansi umat Islam menggelar Aksi Bela Uighur
JAKARTA, DAKTA.COM - Sejumlah aliansi umat Islam bersama mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa memprotes keras kejahatan kemanusiaan terhadap etnik Uighur di depan Kedubes China, Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (21/12).
Dalam orasinya Ahmad Khozinudin dari LBH Pelita Umat menyampaikan bahwa kedatangan mereka yang bermaksud menyampaikan aspirasi dari masyarakat Indonesia terkait penindasan yang dilakukan otoritas Komunis China terhadap etnik Muslim Uighur di wilayah Xinjiang.
"Namun kedatangan kami justru ditolak oleh mereka, alasannya mereka sudah menyampaikan pernyataan sikap atas kejadian ini," ungkap Khozinudin.
Khozinudin menyebut tindakan tersebut sebagai sebuah sikap kurang ajar karena mereka hanyalah tamu di negeri ini.
"Ini membuktikan bahwa mereka sudah kurang ajar terhadap kita, tuan rumah di negara ini. Untuk itu kami meminta agar Kedubes China diusir dari Indonesia," tegasnya.
Khozinudin menambahkan, umat Islam tidak akan tinggal diam selama Pemerintah China tidak mampu menghentikan penindasan terhadap etnis Uighur.
"Itulah pentingnya kita berkomunikasi, karena umat Islam itu sudah terbiasa berkorban nyawa demi kemuliaan kaum Muslimin, umat Islam itu justru rindu syahid di jalan Allah," tutupnya.
Ratusan massa mulai bergerak menuju Kedubes Cina sejak Jumat (21/12) pagi ini sekitar pukul 09.00 WIB, mereka menuntut Pemerintah Indonesia mengambil sikap dan mengutuk pemerintah Cina atas kezaliman terhadap Muslim Uighur.
Penindasan yang dialami oleh etnis Uighur di China kembali muncul dan menjadi sorotan dunia internasional dalam beberapa waktu terakhir setelah kabar kondisi mengenaskan etnis Uighur yang mengalami penahanan dalam kamp-kamp re-edukasi di Xinjiang terus bermunculan.
Namun, Pemerintah Cina menolak tudingan masyarakat internasional bahwa rezimnya telah melanggar hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Pemerintah Cina beralasan, tindakan tegas tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran ideologi ekstrimisme di kalangan masyarakat Uighur.**
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments