Senin, 10/12/2018 09:09 WIB
E-KTP Tercecer, DPR: Semestinya Ada Antisipasi dari Pemerintah
Blangko e KTP
JAKARTA, DAKTA.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ir. H.E. Herman Khaeron, M.SI., menyoroti kasus penemuan e-KTP oleh anak-anak di area persawahan Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit, Sabtu (8/12).
Menurutnya, kejadian tercecernya e-KTP seharusnya tidak terjadi dan harus diantisipasi oleh pemerintah karena hal seperti ini dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu.
"Fungsi e-KTP ini kan sangat krusial sebagai simbol identitas masyarakat Indonesia. Semestinya pemerintah harus melindunginya agar tidak terjadi keteledoran seperti ini," ucapnya ketika dihubungi Radio Dakta, Senin (10/12).
Untuk menyikapi kasus ini sepatutnya, kata dia, dibuat panitia kerja khusus untuk mendalami kasus tercecernya e-KTP di beberapa daerah.
"KTP sebagai aksesibilitas untuk berbagai kepentingan masyarakat seperti BPJS, asuransi, perbankan, dan sebagainya. Maka semestinya keamanan e-KTP harus dijaga jangan sampai disalahgunakan," jelasnya.
Ia juga mengatakan, kejadian tercecernya e-KTP dikhawatirkan dapat mengancam kedaulatan kewarganegaraan Indonesia karena dapat dijadikan tindak kejahatan oleh oknum.
Peristiwa permasalahan e-KTP akhir-akhir ini mencuat setelah ditemukannya e-KTP tercecer di Bogor pada Sabtu (26/5/18) lalu dan di area persawahan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu (8/12/18). Sebumnya juga diberitakan adanya bisnis blangko e-KTP ilegal secara online di marketplace. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments