Senin, 10/12/2018 11:42 WIB
Gerindra Dorong Polisi Usut Bocornya KTP-el
BEKASI, DAKTA.COM - Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman mendesak kasus kebocoran KTP elektronik diusut hingga tuntas.
Menanggapi kembali ditemukannya sejumlah blangko KTP elektronik di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu (8/12) kemarin, Habib menilai hal ini sangat mengkhawatirkan karena dapat disalahgunakan untuk penggelembungan suara jelang Pemilu 2019.
"Ini kan bukan yang pertama terjadi, bisa saja penemuan ini bukan hanya ada di satu tempat. Jadi tolong diusut secara tuntas oleh kepolisian," ungkap Habiburokhman saat dihubungi pada Senin (10/12).
Habib juga menambahkan, bocornya blangko KTP elektronik ini juga berhubungan dengan penemuan mereka dimana masih banyak DPT yang bermasalah dalam data di KPU.
"Sementara itu kan masalah DPT kita di KPU masih belum selesai, bagaimana ini nanti bisa berpengaruh terhadap pelaksanaan Pemilu, bisa saja terjadi penggelembungan suara," tutupnya.
Sebelumnya pada Sabtu (7/12) kemarin, sebanyak dua ribu lebih KTP elektronik dalam keadaan utuh ditemukan oleh warga di kawasan Duren Sawit Jaktim.
KTP elektronik tersebut ditemukan dibungkus rapi dalam karung berada di area persawahan ketika ditemukan. Penemuan ini langsung dilaporkan oleh warga setempat kepada aparat kepolisian Polres Jaktim. **
Reporter | : | |
Editor | : |
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
- Gibran tak Hadir di Dialog Muhammadiyah, Muti: Kami Sayangkan, Sudah Diberi Kesempatan
0 Comments