Ahad, 23/09/2018 09:33 WIB
Utang Pemerintahan Jokowi Tembus Rp4.363 Triliun
JAKARTA, DAKTA.COM - Jumlah utang pemerintah tembus hingga Rp4.363,2 triliun atau 30,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai Rp14.395,07 triliun per 31 Agustus 2018.
Jumlah ini merupakan rekor tertinggi utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada 2015, jumlah utang pemerintah hanya sekitar Rp3.165,2 triliun atau 27,4 persen dari PDB.
Lalu, pada 2016, jumlah utang senilai Rp3.466,9 triliun atau 27,5 persen dari PDB. Sedangkan pada 2017, jumlah utang mencapai Rp3.938 triliun atau 29,2 persen dari PDB.
Berdasarkan dokumen APBN KiTa, jumlah utang pemerintah meningkat karena pengaruh faktor eksternal yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (AS).
Lalu, peningkatan utang juga dipicu oleh semakin larisnya opsi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen pembiayaan proyek bagi Kementerian/Lembaga (K/L).
Kemudian, ada pula pengaruh dari strategi front loading pemerintah, yaitu strategi menarik pembiayaan di awal pada saat suku bunga di pasar masih rendah.
Hal ini dijalankan pemerintah sebelum bank sentral AS, The Federal Reserve, menggencarkan kenaikan tingkat suku bunga acuannya. Tujuannya, agar beban utang dapat diminimalkan karena tingkat bunga masih rendah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai secara nominal dan rasio, jumlah utang pemerintah memang meningkat. Namun, ia memastikan pemerintah akan terus berupaya agar rasio utang dapat dijaga di kisaran tersebut dan tidak melewati batas rasio utang.
Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan batas rasio utang pemerintah setidaknya 60 persen dari PDB. Dengan begitu, jumlah utang pemerintah saat ini belum melampaui ketentuan yang ada di UU tersebut.
"Kami akan tetap menjaga di sekitaran itu, kalau ada dinamika nilai tukar yang mengubah nilai nominal, terutama dari luar negeri, nanti kami akan adjust (sesuaikan)," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jumat (21/9).
Di sisi lain, ia memastikan penggunaan utang pemerintah akan terus diupayakan agar efisien dan memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan dan masyarakat Indonesia. Selain itu, pemerintah juga akan terus berhati-hati dalam menggunakan setiap utang yang ditarik.
Secara rinci, jumlah utang pemerintah per 31 Agustus 2018 berasal dari pinjaman sebesar Rp821,3 triliun dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp3.541,89 triliun.
Utang dari pinjaman terbagi atas pinjaman luar negeri sebesar Rp815,05 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp6,25 triliun. Sedangkan utang dari SBN terbagi atas SBN berdenominasi rupiah mencapai Rp2.499,44 triliun dan SBN denominasi valuta asing (valas) Rp1.042,46 triliun. **
Editor | : | |
Sumber | : | CNN Indonesia |
- Pangan Sehat dan Terjangkau, Memang Bisa?
- Serangan Iran ke Israel Bisa Akibatkan Inflasi di Indonesia
- Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri
- Lebih Hemat, Water Kingdom Mekarsari Tawarkan Tiket Presale bagi Pengunjung
- 15 Tahun Berkiprah di Bidang Jasa Konstruksi, ASLI IPO di Awal 2024
- Gas Terus, Penerimaan PAD Kota Bekasi Tembus 87 Persen
- Hapimart Buka Cabang Baru di Grand Mal Bekasi
- Lippo Cikarang Cosmopolis Tawarkan Diskon Besar, Rumah Tapak Hanya Rp289 Juta
- Pentingnya Strategi Pelonggaran Ekspor Nikel Mentah Secara Bertahap
- Pentingnya Wujudkan Sistem Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia
- Summarecon Expo 2023 Hadirkan Produk Properti Unggulan
- Viola Residence Jadi Senjata Andalan Summarecon Crown Gading
- Launching Crystal Boulevard Signature Commercial Summarecon Bekasi Berjalan Sukses
- Crystal Boulevard Signature Commercial, Kawasan Terdepan di Summarecon Bekasi
- Komitmen Gelar Program SIAP SEHAT, KB Bukopin Bekasi Peduli Kesehatan Nasabah Pensiunan
0 Comments