Rabu, 12/09/2018 11:39 WIB
Sebulan Berlalu, Janji Pemerintah Recovery Lombok Tak Terealisasi
Tokoh masyarakat Lombok, H. Lalu Suryade
LOMBOK, DAKTA.COM - Lebih dari satu bulan berlalu sejak Lombok dilanda gempa bumi berkekuatan 7 SR. Relawan dan masyarakat terus bergotong-royong untuk melakukan pemulihan di Pulau Seribu Masjid tersebut. Mulai dari trauma healing yang diberikan pada korban, hingga pembangunan kembali bangunan yang sebelumnya runtuh akibat gempa.
Tokoh masyarakat Lombok, H. Lalu Suryade mengatakan meski sudah berangsur-angsur membaik, tak bisa dipungkiri bahwa keadaan masyarakat Lombok saat ini sangat berbeda dengan kondisi sebelum gempa.
“Satu bulan ini mereka sudah berhijrah, keadaan sebelum dan sesudahnya (gempa) sangat jauh berbeda. Sebelumnya mereka hidup normal, anak-anak sekolah normal, bercocok tanam, dan mencari mata pencaharian, tapi kini mereka tidak lagi seperti itu,” ujarnya kepada Dakta, Selasa (11/9).
Lalu juga mengatakan bahwa sebagian anak-anak sudah mulai bersekolah di tenda-tenda darurat, tetapi masyarakat masih khawatir terhadap gempa susulan yang terjadi di Lombok.
Sementara itu, janji pemerintah untuk melakukan recovery di Lombok masih belum terealisasi. Pemerintah juga tampak enggan menetapkan gempa bumi yang terjadi di Lombok sebagai bencana nasional.
“Memang pemerintah melakukan upaya membantu warga dengan memberikan rekening bagi yang rumah hancur Rp50 juta, yang rusak sedang Rp25 juta, dan yang rusak ringan Rp10 juta, tapi itu yang baru diberikan 5000-an kepala keluarga sementara 100.000-an kepala keluarga masih belum diberikan, itu belum lagi yang tidak melaporkan, kita nggak tahu bagaimana upaya pemerintah selanjutnya,” ujarnya.
Lalu juga menambahkan, 5000 kepala keluarga yang sudah mendapatkan bantuan pun kesulitan mencairkan dana tersebut.
“Kemarin dari laporan, 5000 warga yang dapat bantuan langsung dalam rekening ternyata tidak bisa dicairkan, katanya harus ada surat dari Bupati ke BNPB dan sebagainya, kenapa itu tidak dilakukan sekaligus, sementara untuk mereka mendapatkan bantuan itu kan sudah melalui proses yang detail, melihat kondisi mereka kenapa tidak dipermudah jalan mereka? Ketika dicairkan diblokir,” tambah Lalu, menjelaskan keresahannya. (Inayah)
| Editor | : | |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments